2026, Gaji Penyuluh Pertanian Kota Pariaman Dialihkan ke Pusat
Pariaman, AyoSumbar.id – Status gaji penyuluh pertanian Kota Pariaman dipastikan beralih menjadi tanggungan pemerintah pusat mulai 2026, seiring kebijakan baru Kementerian Pertanian RI yang dibahas dalam pertemuan Wali Kota Pariaman dengan Kepala BPPSDMP Kementan.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Idha Widi Arsanti, di Pendopo Wali Kota Pariaman, Jumat (26/12/2025). Pertemuan tersebut membahas kepastian status gaji penyuluh pertanian yang selama ini ditanggung melalui APBD Kota Pariaman.
Yota Balad menyambut positif kebijakan pengalihan status gaji penyuluh pertanian ke pemerintah pusat karena dinilai memberikan kepastian kesejahteraan sekaligus ruang fiskal bagi daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Kementan ini. Dengan transformasi status gaji ini, para penyuluh kita akan memiliki kepastian kesejahteraan yang lebih baik. Ini adalah bentuk penghargaan nyata bagi ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan,” ujar Yota Balad.
Saat ini, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 34 penyuluh pertanian yang tersebar di empat kecamatan dan selama ini menerima gaji dari APBD. Setiap desa dan kelurahan menugaskan dua hingga tiga penyuluh, disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada.
Yota Balad berharap perubahan status gaji penyuluh pertanian dapat mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di sektor pertanian daerah. “Semoga dengan transformasi status gaji ini, penyuluh pertanian akan bekerja jauh lebih maksimal lagi dan banyak melahirkan inovasi sehingga pertanian di Kota Pariaman akan lebih berkembang dan maju lagi,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Marlina Sepa, serta seluruh penyuluh pertanian Kota Pariaman.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa mulai 2026 status gaji penyuluh pertanian di Kota Pariaman akan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pertanian. “Langkah ini diambil untuk menyeragamkan standar kesejahteraan penyuluh di seluruh Indonesia serta memastikan fokus kerja para penyuluh tetap optimal dalam mendampingi petani tanpa terhambat kendala anggaran di tingkat daerah,” ujarnya.
Idha juga menyampaikan bahwa pada 7 Januari 2026, Menteri Pertanian akan meluncurkan program Swasembada Pangan Indonesia dengan melibatkan seluruh penyuluh pertanian. “Pada kesempatan tersebut, seluruh penyuluh akan mendapat arahan langsung dari Menteri terkait peran mereka dalam mewujudkan swasembada pangan,” katanya.
Selain pengalihan status gaji penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian akan memperkuat pengawasan kinerja serta menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM penyuluh. “Tujuannya bukan sekadar memindahkan pos anggaran, tetapi memastikan setiap penyuluh memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membawa petani menuju pertanian modern yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Idha Widi Arsanti. (*)
