Penanganan Kawasan Kumuh di Padang Pariaman Butuh Bantuan 1.900 Unit Rumah
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Bantuan penanganan kawasan kumuh di Padang Pariaman diusulkan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (19/8/2024).
Didampingi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan SDM, Budi Mulya, JKA menyampaikan langsung proposal kepada Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur. Penyerahan dokumen berlangsung dengan disaksikan jajaran pejabat terkait, termasuk Kasubdit Perencanaan Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.
Dalam audiensi itu, JKA menguraikan empat usulan prioritas dari Kabupaten Padang Pariaman. Pertama, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 1.800 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kedua, bantuan pembangunan 100 unit rumah khusus bagi warga miskin di kawasan pesisir, tepatnya di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau. Ketiga, penanganan kawasan kumuh yang luasnya di atas 15 hektar dan menjadi kewenangan pusat.
Lokasi yang diajukan ialah kawasan Padang Toboh, Nagari Kuranji Hilia dengan luas 21,83 hektar serta Kawasan Toboh Baru Toboh Gadang di Nagari Toboh Gadang Barat, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, seluas 29,38 hektar.
Selain itu, Pemkab Padang Pariaman juga mengusulkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum untuk perumahan. Ada tiga kawasan perumahan yang diajukan, yakni Perumahan Marlindo Green House, Perumahan Marlindo Residence milik PT Surya Utama Gemilang, serta Perumahan Bumi Kasai Residence milik PT Kinaya Mitra Mandiri.
Seluruh usulan PSU tersebut, ditegaskan JKA, telah memenuhi readiness criteria, diunggah melalui aplikasi Sibaru, bahkan sudah diverifikasi langsung di lapangan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2024.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemkab Padang Pariaman. Ia menilai usulan itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas perumahan dan menekan angka kawasan kumuh di daerah. “Kami akan mempertimbangkan dengan serius untuk memasukkannya dalam alokasi anggaran mendatang,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya kerja teknis bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DLHKPP) Padang Pariaman dengan tim teknis Ditjen Kawasan Permukiman. Langkah itu bertujuan melengkapi administrasi teknis dan memastikan proposal dapat diproses sesuai prosedur.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal pembangunan fisik rumah, melainkan juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, kebutuhan akan hunian layak merupakan hak dasar setiap warga negara.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar kebutuhan dasar perumahan layak di Padang Pariaman dapat terpenuhi,” ungkapnya dengan penuh harap. (*)
