Respon Isu Pungli terhadap PPPK, JKA Pastikan tak Mentolerir
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Isu pungli terhadap PPPK direspon serius Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA). Di hadapan ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari tenaga kesehatan, ia dengan tegas menyampaikan tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik kotor yang merugikan para tenaga honorer.
Suasana Aula Dinas Kesehatan di Parik Malintang, menjadi saksi bagaimana JKA berbicara lugas, kemarin. Kepada calon PPPK kategori R3 dan R4, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengusulan formasi tidak ditentukan oleh bayaran tertentu atau jasa kelompok manapun.
“Keberhasilan kalian bukan karena perjuangan individu atau kelompok tertentu. Itu murni hasil pengajuan resmi pemerintah daerah kepada pusat,” ujarnya dengan nada tegas.
JKA menjelaskan bahwa usulan formasi bagi 216 tenaga kesehatan kategori R4 di Padang Pariaman, telah disiapkan untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Sebelumnya, ratusan tenaga honorer lain juga sudah diproses, sehingga total lebih dari 1.800 orang dari Padang Pariaman masuk dalam daftar pengajuan ke pemerintah pusat.
“Proses ini disusun berdasarkan kebutuhan daerah, pengalaman kerja, dan pengabdian. Sebagian besar dari tenaga kesehatan itu sudah mengabdi belasan tahun,” terang JKA.
JKA tidak menutupi kekesalannya mendengar kabar adanya oknum yang mencoba meminta pungutan kepada calon PPPK. Menurutnya, hal semacam itu jelas mencoreng perjuangan para tenaga honorer yang selama ini tulus mengabdi.
“Saya benar-benar geram mendengar kabar adanya yang mencoba meminta uang kepada calon PPPK. Itu tidak ada hubungannya dengan pengajuan formasi. Kalau ada yang mengatasnamakan kelompok tertentu, saya pastikan itu keliru,” ucapnya.
Ia menambahkan, salah satu syarat utama untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah kejujuran, sportivitas, serta bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Oleh sebab itu, dirinya menutup rapat peluang segala bentuk penyimpangan di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Dalam penegasannya, Bupati sekali lagi menekankan bahwa tidak ada jabatan atau posisi di Padang Pariaman yang bisa dibeli dengan uang.
“Di masa pemerintahan kami, tidak ada istilah bayar untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan. Kalau ada yang mendengar isu soal pembayaran sejumlah uang, saya tegaskan itu tidak benar dan tidak akan pernah saya tolerir,” tegasnya lagi.
Dengan sikap tegas tersebut, JKA ingin memastikan bahwa seluruh proses pengusulan PPPK di Padang Pariaman berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan. Bagi tenaga kesehatan yang selama ini telah mengabdikan diri, perjuangan mereka diharapkan berbuah manis tanpa harus diwarnai praktik pungli yang merugikan. (*)
