Sekda Yudesri: Data yang Solid adalah Fondasi Utama Pembangunan Daerah
Pasaman, AyoSumbar.id – Efisiensi anggaran di tengah situasi defisit bukan sekadar urusan teknis, melainkan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan publik. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dituntut merancang program yang tepat sasaran dan didukung data yang valid.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, saat membuka Forum Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar Bappeda Pasaman di Aula Bappeda, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Yudesri menjelaskan bahwa Forum SDI bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi ruang penting untuk menyatukan langkah menuju tata kelola data yang terstandar, transparan, dan inklusif. Ia menegaskan bahwa data yang kuat menjadi penopang utama dalam menghasilkan kebijakan yang presisi dan berkelanjutan.
Ia juga menambahkan bahwa agenda ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memperkuat sistem data terpadu sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan Bappeda berperan sebagai koordinator utama di tingkat daerah.
“Data tidak bisa dipandang sebagai pelengkap. Ia adalah dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat. SDI bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun sistem yang standar, terbuka, dan terhubung melalui kolaborasi lintas sektor,” kata Yudesri.
Menurutnya, integrasi data menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas layanan publik, terutama terkait penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan layanan benar-benar mengalir kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, tepat waktu dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pasaman, Choiruddin Batubara, dalam laporannya menyampaikan bahwa data merupakan elemen kunci dalam penyusunan kebijakan hingga penentuan arah pembangunan jangka panjang.
Ia menyebutkan sejumlah fokus perencanaan untuk tahun mendatang, yakni:
- Penguatan data prioritas pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS);
- Pengembangan analitik berbasis teknologi; dan
- Penyediaan data berkualitas untuk mendukung platform Pasaman Bangkit.
Choiruddin menambahkan bahwa tahun 2026 dijadikan sebagai masa implementasi penuh kebijakan SDI di Pasaman. Untuk itu, seluruh OPD diminta memahami secara menyeluruh 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Pasaman 2025–2029.
“Setiap OPD wajib menguasai seluruh IKU, mulai dari harmonisasi hingga indeks risiko bencana. Kesesuaian antara basis data dengan target pembangunan akan mempercepat terwujudnya Pasaman Bangkit,” jelasnya.
Kepala BPS Pasaman, Nita Andriani, menyatakan bahwa Forum SDI berfungsi sebagai ruang strategis yang menyinergikan kebijakan pusat dan daerah terkait penataan data. Ia menegaskan komitmen BPS mendukung Pemkab Pasaman, termasuk melalui inovasi Da Saman yang dirancang untuk memperkuat penyediaan data pembangunan di daerah.
“Inovasi Da Saman kami hadirkan sebagai bentuk dukungan konkret dalam memperkuat ekosistem data yang akurat dan mudah diakses,” tutur Nita.
Di sisi lain, Plh. Kepala Dinas Kominfo Pasaman melalui Kabid PSS, Asnil, menegaskan komitmen Kominfo sebagai walidata untuk mengoordinasikan pengumpulan data OPD serta memastikan implementasi SDI berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa Forum SDI harus berfungsi sebagai wadah validasi data secara berkesinambungan, terutama terkait penyediaan data by name by address, yang menjadi basis utama dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif. (*)
