Wako Ramlan Safari Ramadan di Garegeh, Warga Minta MTsN 3 Segera Dibangun
Bukittinggi, Ayo Sumbar.id — Tim Safari Ramadan (TSR) Pemerintah Kota Bukittinggi yang dipimpin Wali Kota Ramlan Nurmatias mengunjungi Masjid Tablighiyah Garegeh, Minggu (1/3) malam. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan harapan agar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 segera dibangun di kawasan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan tokoh masyarakat Garegeh, Firdaus Datuak Labuah Basa, kepada Wali Kota yang hadir didampingi Kepala Kementerian Agama Bukittinggi, anggota DPRD, Forkopimda, dan sejumlah kepala dinas.
“Kami berharap di lokasi SD 04 Garegeh yang lahannya cukup luas untuk dibangun juga MTsN 3. Dua madrasah yang ada sebelumnya dirasa tidak memadai menampung keinginan masyarakat yang mau bersekolah agama,” kata Firdaus.
Menurutnya, permintaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh anggota DPRD asal Garegeh kepada pihak Universitas Islam Negeri (UIN) yang memiliki aset tanah dan bangunan di Garegeh.
“Namun UIN belum bisa menyanggupi karena bekas kampus di Garegeh akan dipergunakan untuk perkantoran dan kampus pascasarjana,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar kantor lurah setempat dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis di pinggir jalan agar mudah diakses warga.
“Kami berterima kasih kepada Wali Kota dan jajaran yang hadir dan menerima aspirasi secara langsung, selain juga Pemkot menyalurkan bantuan hibah pembangunan masjid dan lainnya,” kata Firdaus.
Ia turut mendoakan agar Wali Kota dan jajaran diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah.
Menanggapi hal tersebut, Ramlan menyambut baik keinginan warga dan berjanji akan menindaklanjutinya sesuai regulasi yang berlaku.
“Insya Allah diupayakan bersama Kementerian Agama karena ini madrasah. Memang Kota Bukittinggi juga kota pendidikan sehingga banyak pelajar dari daerah lain yang ingin bersekolah di sini,” kata Ramlan.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Bukittinggi untuk merealisasikan aspirasi tersebut.
“Kita akan cek dan ricek terkait lokasi yang ada lebih dulu karena nantinya juga akan menyangkut aset pemerintah daerah. Tentunya semuanya dilakukan sesuai aturan perundang-undangan,” pungkasnya.
