Sertifikat Tanah Pengganti BPP Batang Anai Resmi Diserahkan ke Pemkab Padang Pariaman
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Sertifikat tanah pengganti untuk lahan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batang Anai yang terdampak pembangunan jalan tol resmi diterima Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Seksi 2.10, Wisnu Priambodo, kepada Bupati Padang Pariaman di ruang kerja bupati di Parik Malintang, Senin (11/5/2026).
Bupati Padang Pariaman menerima sertifikat tersebut didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Rudi Rahmad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) Andri Satria Masri, serta Sekretaris BPKD Ade Mahrial Putra.
Sebelumnya, lahan BPP Batang Anai memiliki luas 4.977 meter persegi dan terdampak pembangunan trase jalan tol. Pemerintah kemudian memperoleh lahan pengganti seluas 12.000 meter persegi melalui mekanisme tukar menukar tanah.
Lahan baru tersebut berada di Korong Simpang Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai. Luas tanah pengganti itu hampir tiga kali lebih besar dibandingkan lahan sebelumnya.
Penyerahan sertifikat tanah pengganti ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan fasilitas pelayanan pertanian. Selain itu, lahan baru dinilai membuka peluang pengembangan sarana penyuluhan pertanian yang lebih memadai.
Bupati Padang Pariaman mengapresiasi selesainya proses penggantian lahan tersebut. Ia menilai keberadaan BPP memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita menerima sertifikat tanah pengganti BPP Batang Anai. Ini bukan sekadar penggantian lahan terdampak jalan tol, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat,” ujar bupati.
Ia mengatakan luas lahan yang lebih besar memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan fasilitas BPP yang lebih representatif dan modern. Pengembangan itu diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Wisnu Priambodo menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari komitmen penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Menurut dia, proses penggantian tetap memperhatikan aset pemerintah daerah yang terdampak proyek strategis nasional.
“Proses penggantian dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan dan hari ini telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” katanya.
Dengan diterimanya sertifikat tanah pengganti tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pembangunan infrastruktur strategis nasional dapat berjalan beriringan dengan penguatan fasilitas pelayanan publik, terutama di sektor pertanian. (*)
