Angka Kerugian Padang Pariaman Akibat Bencana makin Bombastis
Padang, Ayosumbar.id – Kerugian Padang Pariaman akibat bencana semakin bombastis. Angkanya bahkan dua kali tahun anggaran daerah tersebut. Hal ini dikutip dari pemaparan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), dalam rapat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Kantor Gubernur Sumbar.
JKA memaparkan bahwa dampak bencana di Padang Pariaman membawa sangatlah besar. Sebab, banyak sektor kehidupan di masyarakat Ranah Saiyo Sakato itu terpengaruh signifikan.
Katanya, tercatat sebanyak sembilan orang meninggal dunia, sementara 5.622 warga terpaksa mengungsi dan tersebar di 33 titik pengungsian. Bencana itu juga memicu terjadinya 52 titik longsor dan 77 titik banjir di sejumlah wilayah Padang Pariaman.
“Tidak hanya berdampak pada aspek sosial, bencana juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur daerah. Sebanyak 56 unit jembatan, 53 jaringan irigasi, dan 31 ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan,” jelasnya dikutip Jumat (9/1/2026).
Di sektor pertanian, sambungnya, data terbaru yang dihimpun pihaknya sekitar 1.236,8 hektare lahan persawahan terendam banjir, yang berimbas langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
“Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian lintas sektor, nilai kerusakan mencapai Rp1,75 triliun, sedangkan kerugian tercatat sebesar Rp1,90 triliun. Dengan demikian, total dampak bencana di Padang Pariaman mencapai Rp3,65 triliun,” imbuh JKA.
Lebih lanjut, ia menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam implementasi dan tindak lanjut dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Langkah tersebut mencakup penyesuaian alokasi serta pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), penyediaan anggaran Detail Engineering Design (DED) dan supervisi, pemanfaatan dana sumbangan pascabencana, serta penyusunan RKPD Tahun 2027 yang difokuskan pada percepatan pemulihan pascabencana,” jelasnya.
“Pemkab Padang Pariaman juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Dokumen R3P. Selain itu, pemerintah daerah berencana mengajukan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tanpa pemotongan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi,” sambung JKA.
Rakor sinergitas dokumen R3P, katanya sudah dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumbar. Hal itu bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penanganan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang di berbagai wilayah Sumbar, termasuk Padang Pariaman.
“Pemkab Padang Pariaman akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat serta kebangkitan daerah,” tambahnya. (*)
