Fadly Amran Bentuk Tim Sertifikasi Keamanan Pangan di Padang
Padang, AyoSumbar.id – Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal untuk memperkuat pengawasan mutu produk serta meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembentukan tim lintas sektoral itu dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026).
Fadly menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan dan kehalalan produk di seluruh rantai pasok, mulai dari proses produksi hingga produk sampai kepada konsumen.
“Penerapan standar keamanan pangan dan kehalalan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari rumah potong hewan, pemasok, distributor, pasar tradisional, hingga ke tangan konsumen,” tegas Fadly dalam arahannya.
Pembentukan tim tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Padang mempercepat pemenuhan standar higienitas, memfasilitasi sertifikasi halal, dan menata sistem tata niaga pangan. Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemko Padang akan menyusun peta jalan komprehensif yang mencakup pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan standar kehalalan.
Pemerintah kota juga merencanakan relokasi tempat pemotongan unggas dan daging yang belum memenuhi standar. Selain itu, kemudahan perizinan bagi pelaku usaha akan didorong melalui Mal Pelayanan Publik.
Fadly menegaskan bahwa penataan tata niaga pangan berkaitan erat dengan perlindungan konsumen dan pengembangan identitas Kota Padang. “Penataan sistem tata niaga ini mendesak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat identitas Padang menuju kota gastronomi dunia,” sambungnya.
Langkah ini diharapkan mendukung penguatan standar keamanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Kota Padang. Dukungan terhadap program sertifikasi halal Kota Padang juga disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat, Ikrar Abdi.
Ikrar menyatakan BPJPH Sumbar mendukung pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM serta penyediaan juru sembelih halal bersertifikat. Dukungan pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun kemitraan swasta.
“Kami mendukung pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM Kota Padang, termasuk penyediaan juru sembelih halal bersertifikat melalui dukungan anggaran APBN, APBD, maupun kemitraan swasta,” jelas Ikrar.
Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan kehalalan produk. Pendampingan sertifikasi menjadi salah satu unsur dalam penguatan standar produk pangan di Kota Padang.
Sedangkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Irwan, mengapresiasi komitmen Pemko Padang dalam memperkuat pengawasan pangan. Ia menekankan perlunya pembagian fokus pengawasan antara tahap pra-pemasaran dan pasca-pemasaran, termasuk pada sarana produksi dan distribusi.
“Pengawasan perlu mencakup tahap pra-pemasaran dan pasca-pemasaran, baik pada sarana produksi maupun distribusi,” kata Irwan.
Pembagian fokus pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengawasan berlangsung di berbagai tahapan peredaran produk. Pendekatan tersebut sejalan dengan rencana Pemko Padang untuk memperkuat pengawasan pangan dari hulu ke hilir.
Pertemuan pembentukan Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal Kota Padang turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan instansi terkait. Mereka antara lain Kepala BPJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BBPOM di Padang Irwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan sertifikasi, pengawasan mutu pangan, dan pemenuhan standar kehalalan produk. Melalui pembentukan tim ini, Pemko Padang berupaya mengintegrasikan penataan tata niaga pangan, perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing UMKM dalam satu agenda kebijakan. (*)
