Bupati Pasaman Barat Koordinasi dengan Gubernur Sumbar Bahas Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Padang, AyoSumbar.id – Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Zulfi Agus melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (20/1). Pertemuan tersebut membahas pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidroterma beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, Bupati Yulianto menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Kami datang untuk memastikan bahwa pembangunan pascabencana berjalan sesuai rencana. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak harus segera dipulihkan demi kepentingan masyarakat,” ujar Yulianto.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan jalan alternatif di wilayah Talamau. Menurut Yulianto, jalur tersebut penting untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus menjadi penghubung strategis jika terjadi bencana serupa di masa mendatang. “Jalan alternatif ini bukan hanya solusi darurat, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mobilitas warga,” tambahnya.
Selain infrastruktur, pembahasan juga menyentuh percepatan penyelesaian status tanah eks Asian Development Project (ADP) di kawasan Air Runding. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menilai kepastian hukum atas lahan tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Sekda Doddy San Ismail menekankan, “Tanah eks ADP harus segera dimanfaatkan agar tidak menjadi aset tidur. Dengan kepastian hukum, kita bisa mengoptimalkan lahan itu untuk kepentingan publik.”
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung percepatan pemulihan di Pasaman Barat. “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proses administrasi dan pembangunan bisa berjalan lancar. Pasaman Barat tidak boleh berjalan sendiri, provinsi harus hadir,” kata Mahyeldi.
Isu lain yang turut dibahas adalah rencana pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten berharap dukungan penuh dari provinsi agar WPR dapat dikelola sesuai aturan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Bupati M. Ihpan menuturkan, “WPR harus menjadi wadah legal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa meningkatkan PAD sekaligus mengurangi praktik pertambangan ilegal.”
Kepala BKAD Zulfi Agus menambahkan bahwa penguatan PAD melalui WPR akan berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. “Jika PAD meningkat, kita tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Ini akan memberi ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus berkoordinasi dalam setiap tahapan pemulihan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi sekaligus membuka peluang pembangunan baru yang lebih berkelanjutan.
