Demo Honorer R4 Padang Pariaman, Desak Kepastian Status PPPK
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Demo honorer R4 Padang Pariaman menggema di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (31/7/2025). Ribuan tenaga honorer tersebut, menuntut kejelasan nasib sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi ini menjadi puncak kekecewaan atas ketidakpastian status yang telah mereka hadapi selama belasan hingga puluhan tahun pengabdian. Massa aksi terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Di antaranya guru, tenaga administrasi sekolah, petugas kebersihan, penjaga sekolah, sopir ambulans, hingga staf pelayanan publik lainnya.
Mereka kompak mengenakan seragam putih dan celana hitam, sembari mengangkat spanduk dan karton bertuliskan tuntutan. Peserta aksi itu tergabung dalam Aliansi Honorer R4 Padang Pariaman—gabungan honorer non-terdata di BKN, eks peserta seleksi CPNS yang tidak lulus, serta tenaga administrasi dan teknis.
“Kami bukan honorer baru. Sudah bertahun-tahun kami mengabdi, tapi tetap tak dianggap. Inilah aksi kelima kami bulan ini, dan kami akan terus suarakan hak kami,” ujar Sari Wahyuni, operator sekolah dari SMPN 1 Sungai Limau, dengan nada tegas.
“Kami ini honorer R4—ada yang sudah kerja sejak awal 2000-an tapi sampai sekarang belum diakui negara. Sudah lima kali kami turun aksi, tapi tetap tidak ada kejelasan,” sambungnya.
Katanya, Aliansi Honorer R4 Padang Pariaman merupakan gabungan dari para honorer yang tidak terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta seleksi CPNS yang tidak lulus, serta tenaga non-ASN lainnya yang telah lama bekerja tanpa pengakuan formal.
Sari menyatakan bahwa pemerintah daerah seolah tidak berpihak kepada nasib para honorer lama. “Banyak dari kami yang sudah mengabdi 15 sampai 20 tahun lebih. Tapi justru yang baru-baru, yang katanya punya kedekatan dengan elite, malah masuk jadi PPPK. Ini sangat tidak adil,” tegasnya.
Salah satu kisah yang mencuri perhatian datang dari Muhamad Syafei, seorang penjaga sekolah di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga). Pria berusia 57 tahun itu telah mengabdi sejak 2004 dengan gaji awal Rp100 ribu per bulan.
“Sekarang gaji saya Rp600 ribu, itu pun masih dipotong 20 persen tiga bulan terakhir. Saya akan pensiun sebentar lagi, tapi belum juga diakui sebagai PPPK,” ujarnya lirih.
Syafei mengatakan dirinya tidak pernah absen bekerja, bahkan saat kondisi sulit sekalipun. “Apa lagi yang harus saya buktikan? Saya hanya ingin punya NIP sebelum pensiun,” tuturnya penuh harap.
Pertemuan Singkat Tanpa Hasil
Sebelum aksi digelar, sejumlah perwakilan honorer telah mencoba bertemu langsung dengan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Namun pertemuan yang akhirnya terjadi di rumah dinas bupati hanya berlangsung 15 menit.
“Belum selesai kami menyampaikan keluhan, bupati malah angkat telepon dan tak kembali ke pembicaraan. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Sari.
Sari menegaskan, jika tuntutan mereka diakomodir, Senin depan (4/8/2025) seluruh tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R4 Padang Pariaman siap melakukan mogok kerja.
Tudingan “Honorer Siluman”
Dalam demo honorer R4 Padang Pariaman tersebut, juga menyoroti adanya dugaan permainan dalam seleksi PPPK. Mereka menyebut sejumlah nama yang diduga tidak pernah aktif mengabdi, namun tiba-tiba dinyatakan lulus.
“Banyak yang kami tahu bukan honorer, tapi muncul dalam daftar PPPK. Sementara kami yang nyata-nyata mengabdi, tidak diakomodir. Ada yang janggal dalam proses ini,” ujar Sari dengan nada geram.
Aliansi Honorer R4 Padang Pariaman berharap, hasil audiensi kali ini benar-benar menghasilkan keputusan konkret. Mereka menuntut agar Pemkab Padang Pariaman segera menerbitkan pengakuan resmi berupa status PPPK. “Ini bukan semata soal status, tapi soal martabat dan keadilan,” tutup Sari.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Padang Pariaman diketahui tengah mengikuti rapat paripurna di DPRD Padang Pariaman. Sementara itu, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis menggelar pertemuan dengan perwakilan honorer di ruang rapatnya. (*)
