Digitalisasi Bantuan Sosial Jadi Pilot Project Nasional, Kota Padang Siapkan 1.700 Agen Pendamping
Padang, AyoSumbar.id – digitalisasi bantuan sosial menjadi fokus utama transformasi layanan pemerintah setelah Kota Padang ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam percepatan transformasi digital penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Program ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Program tersebut dibahas dalam Kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Padang yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan itu dihadiri Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain perwakilan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, serta Bank Indonesia (BI).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan hanya mengalihkan proses manual ke sistem digital, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran.
“Kita pahami bersama banyak berita mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi Bansos ini, prosesnya akan lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Kota Padang menjadi prioritas karena memiliki komitmen luar biasa dan kesiapan data yang sangat baik,” ujar Teguh Setyabudi.
Ia menjelaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai sarana verifikasi penerima bantuan. Saat ini Kota Padang mencatat aktivasi IKD tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian lebih dari 34 persen, sementara perekaman KTP elektronik telah mencapai 99,16 persen.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padang sebagai daerah percontohan. Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data kemiskinan yang selama ini masih ditemukan.
“Selama ini kita menghadapi persoalan ‘miskin administratif’ dan ‘miskin faktual’. Ada yang tercatat miskin secara dokumen tapi fakta di lapangan tidak, begitu juga sebaliknya. Melalui program ini, kita ingin semuanya clear. Tidak ada lagi salah sasaran,” tegas Maigus Nasir.
Pemerintah Kota Padang juga telah mempersiapkan berbagai langkah pendukung guna menyukseskan implementasi program tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan 1.700 agen pendamping yang akan mengawal pelaksanaan digitalisasi di lapangan.
“Target kita, Insya Allah pada Oktober 2026 program ini sudah bisa diluncurkan (launching). Siang ini, 1.700 agen tersebut langsung diberikan sosialisasi dan pembekalan agar implementasi di tingkat bawah berjalan lancar,” tambah Maigus Nasir.
Melalui pelaksanaan pilot project ini, Kota Padang diharapkan mampu menjadi pelopor di Pulau Sumatera dalam membangun sistem perlindungan sosial berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan didukung transformasi digital. (*)
