Gubernur Sumbar Dorong Pembiayaan Kreatif jadi Solusi Pembangunan Daerah
Padang, AyoSumbar.id – Pembiayaan kreatif menjadi fokus utama dalam upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya inovasi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (6/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti.
Mahyeldi menyambut hangat kehadiran rombongan dari Kemenko Perekonomian. Ia menyebut kunjungan itu sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumbar yang tengah menyiapkan penerbitan sukuk daerah.
“Kami menargetkan sukuk daerah bisa terbit dan ditawarkan ke publik pada awal 2027,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi pembiayaan kreatif bukan sekadar seremoni, tetapi langkah strategis memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara baru membangun infrastruktur.
“Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD terserap untuk gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur terus meningkat,” jelasnya.
Mahyeldi menekankan bahwa pembiayaan kreatif menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp6.000 triliun, namun hanya 40 persen yang dapat dibiayai APBN dan APBD.
“Masih ada celah 60 persen yang harus kita tutup lewat skema di luar anggaran pemerintah,” katanya.
Ia menilai ketergantungan pada dana transfer pusat membatasi ruang gerak daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu berani menggunakan skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sekuritisasi aset, dan sukuk daerah. “Skema ini bukan pengganti APBD, tapi perluasan kapasitas fiskal agar kita bisa berinovasi membangun,” tegasnya.
Mahyeldi juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemprov Sumbar, mulai dari penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal, hingga penyederhanaan birokrasi.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas SDM dan manajemen risiko menjadi kunci agar pelaksanaan pembiayaan kreatif berjalan efektif dan akuntabel.
“Kami terus berbenah dan memperkuat pengawasan agar setiap rupiah pembiayaan benar-benar produktif,” ujarnya. Ia juga meminta seluruh OPD mengevaluasi kebijakan pembangunan agar program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif termasuk program prioritas nasional untuk memperkuat peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada APBN dan APBD. Karena itu, kita harus mulai berpikir kreatif dengan skema seperti KPBU, sekuritisasi aset, dan sukuk daerah,” terangnya.
Ferry menegaskan, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif bergantung pada komitmen kepala daerah. “Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema ini sulit berjalan. Kami dari pemerintah pusat siap mendampingi daerah yang serius berinovasi,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa daerah sudah berhasil menerapkan pembiayaan kreatif, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kini Sumatera Barat yang tengah memproses sukuk daerah.
Ferry berharap forum sosialisasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Yuli Sri Wilanti (Kemenko Perekonomian), Evi Junita (OJK), Didin Solahudin dan Setyo Nugroho (DJPK), Andre Pradana (PII), Erdian Dharma Putra (PT SMI), Griya Rufianne (World Bank), Ihsani Prawira dan Caroline (IFC), serta Ralista Harun (UNDP). (*)
