Guru Usul ke DPRD Sumbar Pengawasan MBG Diperkuat
Padang, AyoSumbar.id – Pengawasan MBG menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memastikan makanan yang diterima siswa higienis dan aman dikonsumsi. Hal itu disampaikan seorang guru kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi saat mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak di Padang, baru-baru ini.
Pelatihan tersebut digelar dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dalam forum itu, guru tersebut menyoroti pentingnya aturan yang mengikat serta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Sumbar.
Menurutnya, sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan setelah siswa mengonsumsi MBG di Sumbar telah menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut membuat aspek kebersihan dan kelayakan makanan perlu mendapat perhatian serius.
“Harus ada aturan yang mengikat dan pengawasan yang kuat agar makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman dikonsumsi,” katanya.
Guru tersebut juga mengungkapkan pengalaman pribadi ketika pernah mengalami keracunan makanan. Pengalaman itu membuatnya memahami dampak yang dapat muncul apabila kondisi keracunan tidak segera ditangani.
“Saya pernah merasakan keracunan. Itu sangat menyakitkan. Kalau penanganannya lamban, taruhannya nyawa. Karena itu, kita membutuhkan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar layak konsumsi,” ujarnya.
Menanggapi masukan itu, Muhidi menjelaskan bahwa MBG merupakan program nasional yang bertujuan penting dalam pemenuhan gizi peserta didik. Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan evaluasi secara berkala.
“MBG ini merupakan program nasional. Dalam penerapannya memang membutuhkan evaluasi-evaluasi,” kata Muhidi.
Ia menyebut evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap berada pada tujuan yang ditetapkan. Aspek keamanan dan kelayakan makanan yang diterima siswa juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Yang paling penting anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru menimbulkan persoalan karena ada hal-hal yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Muhidi berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG menjalankan ketentuan secara konsisten. Pihak tersebut mencakup penyedia makanan, sekolah, hingga unsur pengawas.
Dengan pengawasan MBG yang berjalan sesuai ketentuan, pelaksanaan program diharapkan tetap memperhatikan dua aspek utama, yakni pemenuhan gizi peserta didik serta keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak. (*)
