Jadi Championship TP2DD Tertinggi Tiga di Sumbar, Transaksi Elektronik Dongkrak PAD Pasaman hingga Rp110 Miliar
Pasaman, AyoSumbar.id – Championship TP2DD mencatat Kabupaten Pasaman sebagai daerah dengan peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) tertinggi di Sumatera Barat pada 2025. Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan keberhasilan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil evaluasi IETPD 2025, skor digitalisasi Pasaman naik dari 85,1 persen pada 2024 menjadi 96 persen pada 2025 atau meningkat 10,7 persen. Capaian itu mempertahankan Pasaman dalam kategori Digital dan menjadikannya salah satu daerah dengan percepatan transformasi digital tercepat di Sumatera Barat.
Kinerja tersebut turut menopang posisi Sumatera Barat yang bertahan di peringkat ke-8 nasional pada ajang Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) 2025.
Sejumlah daerah di Sumbar juga membukukan peningkatan peringkat nasional. Kota Payakumbuh berhasil menempati posisi pertama nasional, Kabupaten Sijunjung naik dari peringkat 73 menjadi 23, sedangkan Kabupaten Pasaman melesat dari posisi 47 ke peringkat 21 nasional.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Sudarta, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurut Sudarta, transformasi pembayaran digital telah memberikan dampak nyata terhadap penerimaan daerah. “Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah,” kata Sudarta saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TP2DD di Balerong Pusako Anak Nagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan, “Tren ini terlihat jelas pada kinerja PAD Pasaman yang terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir.”
Data menunjukkan PAD Kabupaten Pasaman meningkat dari Rp84,54 miliar pada 2023 menjadi Rp89,93 miliar pada 2024 atau tumbuh 6,38 persen. Pada 2025, realisasi PAD kembali meningkat signifikan hingga mencapai Rp110,03 miliar.
Peningkatan juga terlihat pada transaksi pajak daerah melalui kanal digital. Nilainya hampir tiga kali lipat, dari Rp8,28 miliar pada 2023 menjadi Rp23,12 miliar pada 2025.
Sebaliknya, transaksi melalui kanal konvensional relatif stagnan di kisaran Rp1 miliar hingga Rp1,4 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan pembayaran elektronik oleh masyarakat.
Di sektor retribusi daerah, percepatan digitalisasi berlangsung lebih signifikan. Nilai transaksi digital yang pada 2023 baru mencapai Rp791 juta, melonjak menjadi Rp61,01 miliar pada 2024 dan tetap tinggi pada 2025 di angka Rp44,61 miliar.
Capaian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah. Namun, transaksi retribusi melalui kanal konvensional masih tercatat sebesar Rp22,76 miliar pada 2025, sehingga masih terdapat ruang untuk memperluas implementasi pembayaran digital pada berbagai layanan publik.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Setiap transaksi harus tercatat, terukur, dan dapat dipantau secara real time. Digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menutup potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Welly.
Pemerintah Kabupaten Pasaman saat ini terus memperluas penerapan pembayaran elektronik, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat transparansi serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dengan skor digitalisasi tertinggi di Sumatera Barat dan realisasi PAD yang menembus Rp110 miliar, Kabupaten Pasaman menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi keuangan daerah di Indonesia. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat tata kelola keuangan, dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. (*)
