Jumlah Anak Tidak Sekolah di Padang Turun Jadi 6.139 Orang
Padang, AyoSumbar.id – Jumlah anak tidak sekolah di Padang tercatat sebanyak 6.139 anak hingga Oktober 2026. Angka itu turun dari 7.178 anak pada 2025. Pemerintah Kota Padang kini memperkuat keterlibatan pemerintah kelurahan, tokoh adat, dan masyarakat untuk mempercepat penanganan anak yang belum mengakses pendidikan, dengan target mencapai zero ATS 2029.
Data tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dalam Rapat Koordinasi Sinergi Nagari Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Maigus menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah tidak hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi juga mendorong peran ninik mamak, bundo kanduang, serta unsur masyarakat hingga tingkat RT/RW.
“Pemko Padang mendorong penguatan koordinasi di tingkat lokal untuk mengidentifikasi anak yang belum bersekolah sekaligus mendampingi mereka agar kembali memperoleh akses Pendidikan,” ujarnya.
Menurut Maigus, keterlibatan RT/RW, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan bundo kanduang diperlukan dalam proses pendataan maupun pendampingan anak.
“Pendekatan tersebut juga berpijak pada filosofi Minangkabau, anak dipangku kemenakan dibimbing. Nilai itu menjadi landasan untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam memastikan anak mendapatkan Pendidikan,” jelas Maigus.
Arahan tersebut disampaikan Maigus saat membuka secara resmi rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikhwansyah, para lurah, serta tokoh adat se-Kota Padang.
“Upaya penanganan ATS juga menunjukkan hasil melalui intervensi terhadap sekitar 2.000 anak dari keseluruhan data ATS di Kota Padang,” tukas Maigus.
Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, melaporkan bahwa intervensi tersebut membantu anak kembali mengakses pendidikan. Bentuk dukungannya meliputi bantuan biaya, pendampingan administrasi, hingga penyediaan fasilitas sekolah nonformal.
“Disdikbud turut meminta masyarakat segera menyampaikan laporan kepada kelurahan apabila menemukan kendala biaya yang menghambat pendidikan anak,” jelasnya.
Laporan tersebut diharapkan membantu Pemko Padang mengidentifikasi kebutuhan keluarga dan menentukan solusi yang sesuai. Selain memperkuat peran masyarakat, penanganan ATS diselaraskan dengan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau.
Pemko Padang juga menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui program Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pilihan ini ditujukan bagi anak-anak yang enggan mengikuti pendidikan di sekolah formal agar tetap memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan.
“Penyediaan jalur alternatif tersebut menjadi salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menjangkau anak-anak yang belum terakomodasi melalui sekolah formal,” tukas Ikhwansyah.
Dengan jumlah ATS yang masih mencapai 6.139 anak pada Oktober 2026, Pemko Padang mendorong penguatan pendataan, pendampingan, dan kolaborasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai target zero ATS 2029. (*)
