Kesiapsiagaan Bencana Padang Pariaman Didorong Lebih Mandiri dan Terkoordinasi
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Kesiapsiagaan bencana Padang Pariaman didorong untuk diperkuat hingga tingkat nagari melalui pembentukan Klaster Logistik Terpadu dan Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor. Langkah ini diarahkan agar daerah memiliki cadangan logistik dan kemampuan respons sejak hari pertama bencana tanpa sepenuhnya menunggu dukungan dari pemerintah pusat.
Dorongan tersebut disampaikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, saat menerima audiensi Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat bersama jajaran di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, Bekasi, Kamis (8/10/2026).
Andi menilai ketersediaan buffer stock menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghadapi fase awal bencana. Karena itu, Pemkab Padang Pariaman diminta membangun klaster logistik dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kalau di lapangan tidak ada buffer stock, ini menjadi kendala. Karena itu kami menyampaikan agar dibentuk klaster logistik. Kalau klaster logistik sudah terbentuk, saya yakin buffer stock pasti ada,” ujar Andi.
Menurut Andi, pembagian peran antara pemerintah dan dunia usaha dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan dan air minum hingga armada serta alat berat.
“Siapa yang berbuat apa, siapa yang menampung apa, siapa yang menyimpan apa. Hari pertama sudah bisa langsung didistribusikan dengan dipandu BPBD,” jelasnya.
Rahmat Hidayat menyambut positif arahan tersebut. Ia meminta koordinasi lintas sektor segera dilakukan untuk menindaklanjuti pembentukan klaster.
“Segerakan saja. Kita rapat koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi. Kita ini rawan bencana dan potensi bencananya banyak. Kita perlu penguatan supaya ketika terjadi bencana kita tidak lagi bingung,” tegas Rahmat.
Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) juga menjadi bagian dari pembahasan. BNPB mendorong keterlibatan perangkat daerah dari sektor pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, sosial dan unsur lainnya.
Personel dari masing-masing perangkat daerah diharapkan ditetapkan secara resmi agar tugas, kewenangan dan mekanisme koordinasi ketika bencana terjadi dapat berjalan jelas.
Andi menegaskan, TRC tidak cukup hanya berada di tingkat kabupaten. Kapasitas respons perlu menjangkau kecamatan dan nagari, terutama ketika akses menuju lokasi bencana terputus.
“Kalau akses terputus, yang terlebih dahulu bekerja adalah tim di kecamatan dan desa. Mereka melakukan evakuasi, asesmen, kemudian melaporkannya ke kabupaten,” katanya.
BNPB juga membuka dukungan pelatihan bagi personel daerah untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana. “Kami siap datang untuk melatih. Bersurat saja kepada Kepala BNPB untuk peningkatan kapasitas,” ujar Andi.
Rahmat menilai penguatan hingga tingkat nagari penting karena kondisi geografis dan luas wilayah Padang Pariaman dapat membuat akses menuju daerah yang jauh dan terluar membutuhkan waktu.
“Untuk menjangkau desa yang jauh dan terluar membutuhkan waktu. Minimal pertolongan pertama sudah ada dari masyarakat setempat,” ujarnya.
Pemkab Padang Pariaman juga memaparkan program Bunda Tangguh Bencana atau Buntana yang melibatkan PKK dan Dasawisma. Program tersebut diharapkan memperkuat edukasi kebencanaan di lingkungan masyarakat.
Rahmat menilai kelompok tersebut memiliki posisi strategis karena lebih banyak berada di rumah dan dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada anak-anak serta lingkungan sekitar.
“Ini lebih bagus karena mereka lebih banyak berada di rumah, sehingga diharapkan dapat mengedukasi anak-anak dan lingkungan sekitarnya,” kata Rahmat.
Selain aspek kelembagaan, kondisi kendaraan operasional BPBD turut dibahas. Kalaksa BPBD Padang Pariaman Emri Nurman menyebut sebagian kendaraan membutuhkan peremajaan.
“Mobil pick-up kita bantuan tahun 2009, ada dua. Sekarang untuk rekan-rekan TRC ke lapangan agak sulit karena kondisinya,” ungkap Emri.
Pertemuan BNPB dan Pemkab Padang Pariaman juga membahas percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Antisipasi potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga menjadi perhatian. Andri Satria Masri menyampaikan adanya peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak hingga Sumatera Barat. “Dampaknya bisa sampai ke Sumatera Barat. Semalam informasinya sudah meningkat,” ujar Andri.
Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana Padang Pariaman melalui koordinasi pemerintah, nagari, masyarakat dan dunia usaha sejak sebelum bencana terjadi. (*)
