Khairunas Dorong Pemerintahan Terbuka, Transparansi jadi Nafas Kebijakan Solok Selatan
Solok Selatan, Ayosumbar.id – Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan bahwa setiap program dan kebijakan Solok Selatan yang dirancang dan dijalankan pemerintah daerah, mengedepankan prinsip keterbukaan serta pertanggungjawaban publik.
Komitmen ini berlaku bagi seluruh program Pemkab Solok Selatan. Baik yang telah berjalan, sedang diterapkan, maupun yang akan diluncurkan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Khairunas saat menghadiri kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro, Minggu (25/01/2026).
Menurut Khairunas, CFD tidak sekadar menjadi ruang aktivitas masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan publik terpadu. Berbagai layanan disediakan langsung di lokasi, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan, keluarga berencana (KB), hingga layanan perpustakaan.
Selain itu, Pemkab Solok Selatan saat ini tengah menerapkan Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan proses penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang objektif dan transparan.
“Seluruh ASN kini masuk dalam data Manajemen Talenta. Ke depan, penentuan jabatan akan merujuk pada nilai manajemen talenta dan uji kompetensi, bukan lagi melalui mekanisme Baperjakat,” ujar Khairunas.
Ia menjelaskan bahwa jika sebelumnya penilaian jabatan melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi atau pihak independen, kini proses tersebut sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang terukur dan terbuka.
“Dalam sistem ini, transparansi bisa dilihat dengan jelas. Tidak ada intervensi dari bupati maupun wakil bupati. Siapa yang belum memenuhi syarat harus bersabar menunggu, dan yang tidak mampu mengikuti standar akan dievaluasi, bahkan bisa digeser dari jabatannya,” tegasnya.
Khairunas menambahkan, penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pemerintahan yang sehat. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami arah pembangunan dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah daerah. (adi)
