Mengapa Polarisasi Sulit Hilang Setelah Pemilu?

Peran elite politik juga sangat menentukan. Masyarakat cenderung mengikuti contoh yang diberikan oleh para pemimpinnya. Ketika para pemimpin mampu menunjukkan sikap saling menghormati setelah kompetisi berakhir, masyarakat akan lebih mudah menerima perbedaan. Sebaliknya, apabila elite politik terus mempertahankan narasi permusuhan, polarisasi akan semakin sulit diatasi.

Media massa memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Pemberitaan yang berimbang, berbasis fakta, dan tidak memperuncing konflik dapat membantu membangun kembali ruang dialog. Sebaliknya, penyajian informasi yang hanya mengejar sensasi berpotensi memperpanjang pembelahan di tengah masyarakat.

Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama juga memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog. Ketika ruang politik dipenuhi perdebatan, institusi-institusi tersebut dapat menghadirkan diskusi yang lebih rasional, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

Masyarakat pun perlu menyadari bahwa berbeda pilihan politik tidak menghapus hubungan sebagai sesama warga negara. Tetangga tetaplah tetangga, teman tetaplah teman, dan sesama anak bangsa tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan. Demokrasi yang dewasa tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela pilihannya, tetapi dari kemampuannya menghormati pilihan orang lain.

Dalam sudut pandang hukum, demokrasi tidak hanya menuntut penghormatan terhadap hak untuk memilih, tetapi juga penghormatan terhadap hasil pemilu yang telah diputuskan melalui mekanisme konstitusional.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran, konstitusi telah menyediakan jalur penyelesaian melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa politik harus dilakukan melalui hukum, bukan melalui permusuhan yang berkepanjangan.

Polarisasi memang tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Perbedaan pandangan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, yang harus dihilangkan adalah anggapan bahwa lawan politik adalah musuh yang harus terus diperangi. Demokrasi yang matang justru lahir ketika kompetisi politik mampu berakhir dengan rekonsiliasi, bukan dengan dendam yang diwariskan dari satu kontestasi ke kontestasi berikutnya.

Karena itu, tantangan terbesar setelah pemilu bukanlah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tantangan yang sesungguhnya adalah mengembalikan ruang publik sebagai tempat bertemunya gagasan, bukan arena mempertahankan permusuhan.

Kekuatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen bangsa untuk kembali bersatu setelah perbedaan pilihan politik selesai dipertandingkan. Demokrasi akan semakin kokoh ketika masyarakat mampu berkata, “Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap satu sebagai warga negara Indonesia.” (*)

Opini ini ditulis oleh Santoso Budi Nursal Umar, Dosen Fakultas Hukum UNISRI, Surakarta.