Musrenbang Sangir Batang Hari Prioritaskan Akses Jalan dan Penguatan Infrastruktur Nagari
Solok Selatan,Ayosumbar.id — Isu perbaikan dan pembangunan jalan kembali menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangir Batang Hari. Sejumlah usulan strategis dari nagari disepakati, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan.
Salah satu usulan pembangunan jalan baru datang dari Jorong Sungai Penuh, Nagari Lubuk Ulang Aliang Selatan. Sementara itu, peningkatan kualitas jalan diusulkan untuk beberapa wilayah lainnya, seperti Jorong Padang Koro Tuo dan Padang Usoli di Nagari Sitapus, serta Jorong Koto Tuo Nagari Ranah Pantai Cermin.
“Tak hanya jalan, sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah juga mengusulkan rehabilitasi jembatan serta perbaikan tanggul sungai guna mengantisipasi kerusakan dan dampak bencana alam,” ujat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Solsel Efi Yandri saat membuka Musrenbang di Kantor Camat Sangir Batang Hari, Kamis (5/2/2026).
Pada sektor ekonomi dan sumber daya alam, hasil pra-Musrenbang sebelumnya telah menyepakati sejumlah program pendukung pertanian. Di antaranya pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi dan tali bandar, termasuk pengajuan dua jalan usaha tani yang berlokasi di Jorong Koto Lingkek Nagari Dusun Tangah dan Jorong Pulau Karam Nagari Lubuk Ulang Aliang Tengah.
Sementara itu, di bidang sosial dan pendidikan, pemerintah kecamatan turut mengajukan pengadaan alat praktik bagi sekolah, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan, serta dukungan pengembangan rumah tahfidz sebagai bagian dari penguatan nilai keagamaan.
Dia menjelaskan bahwa Musrenbang awal tahun ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, sejak 2025 pemerintah daerah dihadapkan pada kebijakan perencanaan yang bersifat imperatif karena menyesuaikan dengan target pembangunan nasional. Meski demikian, daerah dituntut tetap kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan.
“Kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat juga berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu, ke depan pemerintah kabupaten harus aktif mengakses program di luar APBD, baik dari pusat, provinsi, maupun dunia usaha melalui TJSLP,” ujarnya didampingi Camat Sangir Batang Hari,Mardison. (adi)
