Optimalkan Dana TKD Tambahan Rp371,85 Miliar, untuk Pemulihan Banjir Kota Padang
Padang, AyoSumbar.id – Pemerintah Kota Padang memanfaatkan Dana TKD Tambahan untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda daerah tersebut pada akhir 2025. Evaluasi penggunaan anggaran itu dibahas dalam Rapat Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pascabencana di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, dan Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa. Dari pemerintah pusat hadir Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
Fadly Amran menjelaskan, pembahasan Dana TKD Tambahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan progres pembangunan fisik Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut Wali Kota Padang, percepatan pembangunan Huntap menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pemulihan. Program tersebut dinilai penting untuk membantu warga terdampak sekaligus mendukung penataan kawasan secara menyeluruh.
“Kami menyampaikan secara detail tahapan-tahapan pemulihan yang harus kita kawal bersama. Fokus utama saya adalah percepatan rumah hunian tetap (huntap). Huntap ini memiliki kepentingan yang sangat besar, tidak hanya bagi warga yang langsung terdampak, tetapi juga untuk penataan kawasan secara keseluruhan. Kami berharap pemerintah pusat melalui instrumen TKD dapat terus memberikan perhatian serius pada program ini,” ujar Fadly Amran.
Banjir besar yang terjadi pada akhir 2025 menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Padang mengalami kerusakan. Dampaknya meliputi kerusakan permukiman, pendangkalan sungai, hingga terganggunya sektor pertanian akibat kerusakan sistem pengairan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur publik yang terdampak bencana.
“Daerah kita memiliki kerawanan terhadap hidrometeorologi, dan dampak banjir lalu cukup signifikan. Oleh karena itu, dukungan dana dari pusat sangat kami harapkan untuk mengakselerasi proses perbaikan dan rekonstruksi di lapangan,” tutur Maigus.
Upaya Pemko Padang dalam menangani dampak bencana mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kastorius Sinaga menyebut Kota Padang termasuk daerah yang cepat melakukan pembenahan setelah terdampak banjir.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dari Pemerintah Kota Padang dalam memulihkan kondisi kota. Selain itu, Kota Padang menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang luar biasa. Meski ikut terdampak, Kota Padang mampu memikul tanggung jawab target pembangunan Huntap yang cukup besar di Sumatera Barat, yaitu mencapai 425 unit,” ungkap Kastorius.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memastikan penggunaan anggaran tambahan tersebut telah memiliki dasar regulasi.
Ia menyebut Pemko Padang telah menetapkan penggunaan Dana TKD Tambahan melalui Peraturan Wali Kota dengan nilai mencapai Rp371,85 miliar.
“Kami mengapresiasi karena penggunaan TKD tambahan ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Wali Kota dengan jumlah sebesar Rp371,85 miliar. TKD tambahan ini merupakan wujud perjuangan Bapak Mendagri kepada Bapak Presiden yang didukung oleh berbagai pihak di pusat demi percepatan pemulihan daerah,” tegas Horas.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut agar seluruh program pemulihan pascabencana dapat diselesaikan.
“Kami berharap dukungan TKD ini bisa terus berlanjut ke depan. Jika tidak bisa bertambah, minimal dapat dipertahankan sebesar tahun ini agar seluruh program pemulihan dan pembenahan infrastruktur pascabencana di Kota Padang dapat tuntas sepenuhnya,” pungkas Raju.
Dengan dukungan Dana TKD Tambahan tersebut, Pemko Padang menargetkan percepatan pembangunan Huntap dan pemulihan berbagai sektor yang terdampak banjir akhir 2025 dapat berjalan secara berkelanjutan. (*)
