Padang Kota Pintar Dorong Keterbukaan Informasi hingga Kelurahan
Padang, AyoSumbar.id – Padang Kota Pintar menjadi salah satu arah penguatan tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal itu dalam Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III di UNP Hotel & Convention Center, Senin (14/9/2026).
Fadly Amran menilai keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat juga harus mengetahui program, kebijakan, capaian, hingga persoalan yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Padang.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aparatur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Kecepatan pemerintah menjawab pertanyaan serta keluhan warga dinilai dapat mencegah munculnya informasi liar yang belum tentu benar.
“Masyarakat ingin segera mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, sehingga informasi harus disampaikan cepat dan mudah diakses. Melalui Sekolah Keterbukaan Informasi ini, bapak dan ibu lurah diharapkan semakin responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tegas Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannya.
Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III diinisiasi Universitas Negeri Padang (UNP). Pesertanya mencakup seluruh camat dan lurah se-Kota Padang.
Fadly Amran mengapresiasi UNP karena terus mendorong budaya keterbukaan informasi sekaligus mempertemukan aparatur kecamatan dan kelurahan. Forum itu dinilainya penting untuk menyamakan persepsi mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat.
Wali Kota juga meminta setiap kelurahan menyusun strategi keterbukaan informasi yang terarah. Dengan begitu, berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Padang, terutama Program Unggulan (Progul), dapat diketahui masyarakat dan dirasakan manfaatnya.
Menurut Fadly Amran, lurah mempunyai posisi penting karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi paling dekat dengan warga. Informasi mengenai pelayanan, pembangunan, bantuan, dan persoalan masyarakat harus tersedia melalui petugas serta mekanisme yang jelas.
Ia juga meminta kanal digital kelurahan dimanfaatkan secara optimal. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga menjadi sarana pelayanan informasi yang interaktif.
“Keterbukaan informasi memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kontrol dan masukan publik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Upaya ini sejalan dengan target menjadikan Padang sebagai kota pintar, kota sehat, dan kota internasional,” tambahnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) Idham Fadhli, Anggota KI Sumbar Riswandi, Senior Eksekutif UNP Ganefri, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP Haris Satria, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati.
Anggota KI Sumbar Riswandi menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik sekaligus hak masyarakat. Aparatur kelurahan sebagai salah satu titik layanan informasi paling dasar perlu memahami aturan dan tata kelolanya secara menyeluruh.
Riswandi menyebut dasar hukum yang menjadi rujukan antara lain UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan PerKI Nomor 1 Tahun 2021.
“Keterbukaan informasi publik adalah hal yang wajib kita lakukan di badan-badan publik. Bapak ibu sebagai pejabat publik di tingkat kelurahan memiliki fungsi dalam pelayanan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi,” tutup Riswandi.
Penguatan keterbukaan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Langkah itu juga diarahkan untuk mendukung target Padang sebagai kota pintar, kota sehat, dan kota internasional. (*)
