Pemkab Solsel Dalami Arah Kebijakan Nasional dalam RAPBN 2027
Solok Selatan, AyoSumbar.id – Pemkab Solsel (Solok Selatan) bersama DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti pemaparan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk membaca prioritas pemerintah pusat sekaligus menyiapkan langkah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Penyampaian pidato kenegaraan, RAPBN 2027, dan Nota Keuangan tersebut berlangsung dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026. Di Solok Selatan, kegiatan itu diikuti melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Selatan di Kantor DPRD, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Paparan pemerintah pusat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memahami arah kebijakan fiskal, sasaran pembangunan, serta proyeksi ekonomi nasional yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Dalam pemaparan sesi pertama, Presiden menyampaikan sejumlah perkembangan pemerintahan selama hampir dua tahun terakhir. Berbagai sektor menjadi sorotan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pembenahan BUMN, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan perlindungan sosial.
Pemerintah juga telah meluncurkan 121 kebijakan transformatif. Namun, Presiden menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut masih merupakan bagian dari proses panjang dan belum seluruh persoalan serta harapan masyarakat dapat dituntaskan.
Sejumlah capaian turut disampaikan, antara lain perkembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kinerja BUMN, efisiensi devisa, pengawasan ekspor, pembangunan desa, serta berbagai program yang diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Memasuki sesi kedua, perhatian tertuju pada agenda besar transformasi Indonesia yang akan menjadi bagian penting dalam RAPBN 2027.
Sepuluh agenda tersebut antara lain renovasi 10 ribu Puskesmas, revitalisasi 441 RSUD, perbaikan sekolah yang membutuhkan penanganan, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, serta optimalisasi aset-aset BUMN.
Pemerintah juga memproyeksikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt. Selain itu, terdapat rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali, pembentukan Danantara Development Management Fund, percepatan penggunaan kendaraan listrik, hingga pembukaan peluang status kewarganegaraan ganda bagi talenta-talenta istimewa.
Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, menilai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 harus benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, transfer anggaran dari pemerintah pusat harus mampu memperkuat pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Bagi Kabupaten Solok Selatan, kebijakan APBN harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dukungan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah, program sektoral, pembiayaan pembangunan, maupun berbagai kebijakan lainnya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Martius.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah nagari, dunia usaha, masyarakat, hingga merintah provinsi. (adi)
