Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Padang Didukung Bantuan Sosial Rp65,99 Miliar
Padang, AyoSumbar.id – Pemulihan ekonomi pascabencana di Kota Padang terus diperkuat melalui penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pemerintah Kota Padang. Hingga Triwulan I Tahun 2026, total anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp65.990.920.000 untuk membantu masyarakat terdampak bencana maupun keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan dukungan anggaran tersebut difokuskan pada penanganan dampak banjir dan tanah longsor serta pelaksanaan program bantuan sosial rutin bagi masyarakat kurang mampu.
“Alhamdulillah, sinergi antara Pemko Padang dan Kemensos RI berjalan sangat baik. Sampai Triwulan I ini, total dukungan pusat yang sudah terealisasi mencapai lebih dari Rp65,9 miliar. Dana ini langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik yang terdampak bencana maupun warga kurang mampu,” ujar Eri Sanjaya saat diwawancarai di Padang, Sabtu (30/5/2026).
Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascabencana, pemerintah menyalurkan bantuan penanganan banjir dan tanah longsor yang bersumber dari APBN Kemensos sebesar Rp9.810.650.000. Bantuan tersebut telah diterima 730 kepala keluarga (KK).
Rinciannya meliputi santunan ahli waris sebesar Rp165.000.000 bagi 11 jiwa, masing-masing menerima Rp15.000.000. Selain itu, pemerintah menyalurkan Jaminan Hidup (Jadup) senilai Rp3.805.650.000 kepada 730 KK atau 2.819 jiwa dengan indeks Rp15.000 per jiwa selama tiga bulan.
Pemerintah juga memberikan bantuan Isi Hunian dan Stimulan Ekonomi sebesar Rp5.840.000.000 kepada 730 KK. Masing-masing keluarga menerima Rp8.000.000 yang terdiri atas Rp3.000.000 untuk isi hunian dan Rp5.000.000 sebagai stimulan ekonomi.
Di luar dukungan APBN, Pemerintah Kota Padang turut mengalokasikan dana tanggap darurat sebesar Rp2.000.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Padang.
Meski demikian, Eri mengungkapkan masih terdapat sebagian warga terdampak yang sedang menunggu penyelesaian administrasi sebelum bantuan dapat dicairkan.
“Saat ini tercatat masih ada 202 KK yang belum menerima bantuan stimulan bencana ini. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena berkasnya sudah kami ajukan ke Kemensos RI dengan total usulan anggaran sebesar Rp2.626.400.000,” tegasnya.
Selain bantuan kebencanaan, serapan bantuan sosial reguler dari APBN di Kota Padang hingga Triwulan I 2026 mencapai Rp56.180.270.000. Anggaran tersebut disalurkan melalui tiga program utama.
Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 18.168 KPM dengan total anggaran Rp13.917.050.000. Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi komponen penerima manfaat.
Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako menyasar 39.280 KPM dengan total anggaran Rp22.732.800.000. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp600.000 setiap triwulan atau Rp200.000 per bulan.
Adapun Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mencakup 186.004 jiwa dengan total anggaran Rp19.530.420.000. Bantuan diberikan dalam bentuk layanan kesehatan non-tunai dengan premi BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah.
Untuk memperkuat pemulihan ekonomi pascabencana dan meningkatkan kemandirian masyarakat, Dinas Sosial Kota Padang juga mengoptimalkan anggaran APBD Tahun 2026 melalui program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Dalam program tersebut, pemerintah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada masing-masing penerima manfaat. Bantuan itu terdiri atas usaha menjahit bagi 10 orang dengan total Rp50.000.000, usaha kuliner untuk 20 KPM senilai Rp100.000.000, bantuan usaha PMD kepada empat KPM sebesar Rp20.000.000, serta pengadaan kompresor bagi dua KPM senilai Rp10.000.000.
Selain pemberdayaan ekonomi, Pemko Padang juga menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bantuan tersebut berupa 11 unit kursi roda, 10 tongkat alat bantu jalan, modal UEP Difabel sebesar Rp4.300.000 kepada masing-masing 11 KPM, serta paket sembako untuk 55 KPM Difabel dan 55 KPM Lansia.
Eri berharap seluruh bantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi pascabencana di Kota Padang.
“Kami di Dinsos akan terus mengawal proses verifikasi dan penyaluran di lapangan agar semuanya transparan, akuntabel, dan benar-benar memicu kemandirian ekonomi warga kita,” pungkasnya. (*)
