Realisasi PAD Padang Semester 1 Rendah, Komisi II Minta Maksimalkan Digitalisasi
Padang, AyoSumbar.id — Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menyampaikan apresiasi atas kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang dinilai berhasil dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama tahun 2025. Namun, ia juga memberi perhatian serius terhadap OPD yang realisasi PAD-nya masih jauh dari target.
Pernyataan itu disampaikan Rachmad dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2025). Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan dan tata kelola keuangan daerah. Dalam kesempatan itu, ia meminta Wali Kota Padang untuk segera melakukan langkah strategis terhadap OPD yang belum mencapai target.
“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi serta perbaikan. Kami juga menyarankan aar digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dimaksimalkan dalam pengelolaan PAD,” ujar Rachmad.
Berdasarkan data per 8 Juli 2025, realisasi PAD Kota Padang tercatat sebesar Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target sebesar Rp894,3 miliar. Meski capaian tersebut dinilai cukup positif di pertengahan tahun, namun masih ada sejumlah OPD yang menunjukkan performa di bawah ekspektasi, terutama dalam mengelola sektor-sektor potensial penyumbang PAD.
Rachmad menyoroti tiga OPD dengan kinerja yang belum maksimal karena realisasi PAD-nya masih di bawah 40 persen. Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan target Rp3,39 miliar, baru mencapai Rp1,25 miliar atau 36,88 persen. Pendapatan Dishub berasal dari retribusi parkir dan layanan derek. Rachmad menilai potensi sektor ini masih bisa ditingkatkan secara signifikan.
Kedua, Dinas Perdagangan (Disdag), dengan realisasi Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar atau baru 24,43 persen. Kinerja ini dinilai lemah terutama dalam pengelolaan pasar, pertokoan, serta jasa penyedotan kakus. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan target Rp64,3 miliar, tetapi baru mencapai Rp14,96 miliar (23,27 persen). PAD DLH bersumber dari retribusi kebersihan dan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami melihat bahwa OPD-OPD yang seharusnya menjadi tumpuan dalam pemasukan daerah justru belum optimal. Jika potensi ini dikelola dengan baik, tentu angka PAD bisa jauh lebih tinggi,” kata Rachmad menegaskan.
Di sisi lain, Rachmad memberikan penghargaan kepada OPD yang telah melampaui target PAD. Salah satu contohnya adalah Dinas Pariwisata yang berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp495 juta dari target Rp400 juta, atau 123,75 persen. Pencapaian signifikan juga ditunjukkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang hampir menyentuh target sempurna, yakni 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
“Prestasi seperti ini patut dijadikan contoh oleh OPD lain. Dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, capaian yang tinggi bukan hal mustahil,” imbuhnya.
Rachmad juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting yang tidak bisa ditawar. Ia mendorong seluruh OPD untuk membangun sistem pemungutan dan pelaporan yang berbasis teknologi agar proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita butuh sistem pelayanan yang efisien dan transparan untuk memastikan setiap potensi PAD bisa digarap maksimal,” katanya.
Menutup evaluasi, Rachmad berharap seluruh OPD bisa meningkatkan performa pada semester kedua. Menurutnya, keberhasilan dalam mengumpulkan PAD tak sekadar soal pencapaian angka, tetapi merupakan fondasi penting untuk menopang program pembangunan jangka panjang di Kota Padang.
“Jika target PAD tercapai, pembangunan bisa didorong lebih agresif. Kami ingin melihat Padang menjadi kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. Tapi itu hanya bisa terjadi jika seluruh perangkat daerah bekerja dengan komitmen yang kuat,” pungkas Rachmad. (*)
