Sinkronisasi Penanganan Banjir Diperkuat, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar Selaraskan Program Drainase
Padang, AyoSumbar.id – Sinkronisasi penanganan banjir menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) melalui audiensi dan rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang, Jumat (29/5/2026). Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan banjir di sejumlah wilayah Kota Padang.
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Ia hadir bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Bappeda Swesti Fanloni, Camat Padang Utara Sa’at, serta Camat Nanggalo David Ferdinand. Rombongan Pemko Padang diterima Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa beserta jajaran.
Maigus Nasir menegaskan penanganan banjir masih menjadi tantangan besar bagi Kota Padang. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, namun sejumlah kawasan masih membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi.
“Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama saat ini merupakan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Selain itu, Jalan Gajah Mada di Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas,” ujar Maigus Nasir.
Ia mengungkapkan Pemko Padang telah menerima pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp110 miliar dialokasikan khusus untuk perbaikan drainase dan jaringan irigasi di Kota Padang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPBPK atas informasi dan sinergi yang telah dipaparkan terkait penanganan drainase lingkungan di Kota Padang. Kami berharap dukungan ini juga mencakup penanganan banjir di kawasan Gajah Mada, By Pass, dan Koto Tangah sehingga melalui sinkronisasi ini dana TKD dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menjelaskan, pada 2026 terdapat lima kawasan di Kota Padang yang masuk dalam rencana penanganan BPBPK Sumbar. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Nanggalo meliputi Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Pauh yang mencakup Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah, serta Kelurahan Rawang.
Maria mengatakan BPBPK Sumbar menangani drainase lingkungan sesuai kewenangannya, bukan drainase perkotaan. Meski demikian, sistem yang dibangun tetap dirancang terhubung dengan drainase kota maupun sungai sebagai saluran pembuangan utama.
“Berdasarkan hasil survei awal di lapangan, genangan air sebagian besar terjadi karena belum adanya drainase lingkungan atau saluran yang terputus akibat tertutup bangunan maupun aktivitas masyarakat. Karena itu, kami merancang drainase baru di tengah badan jalan dengan kapasitas lebih besar dan kedalaman sekitar satu meter,” jelas Maria.
Ia menambahkan, penataan di kawasan Tabing Banda Gadang akan menerapkan sistem drainase tengah jalan menggunakan teknologi box culvert. Konsep tersebut dipilih agar saluran tidak lagi tertutup oleh warga ataupun dimanfaatkan untuk berjualan sehingga pemeliharaan lebih mudah dan fungsi drainase tetap optimal.
Untuk mewujudkan penataan terpadu di lima kawasan tersebut, BPBPK Sumbar memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp440 miliar dengan syarat status lahan telah bersih dan jelas (clean and clear). Pekerjaan yang direncanakan meliputi pembangunan drainase, perbaikan jalan lingkungan, pedestrian, Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan outlet menuju sungai, hingga penyediaan taman bermain bagi masyarakat.
“Perencanaan kegiatan ditargetkan dimulai pada tahun 2026, sedangkan pelaksanaan fisik atau konstruksi direncanakan berlangsung secara multiyears pada 2027 hingga 2028,” pungkas Maria Doeni Isa. (*)
