Transisi Energi Dinilai Belum Berkeadilan, Warga Tiga Daerah Desak Transparansi
Jakarta, AyoSumbar.id – Transisi energi di Indonesia dinilai semakin mendesak untuk dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini mengemuka dalam hasil Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan yang digelar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2026), masyarakat terdampak proyek energi baru terbarukan (EBT) menilai percepatan transisi energi belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik. Mereka menekankan bahwa kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada target nasional, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial dan kearifan lokal.
Transisi energi Indonesia saat ini disebut berada di persimpangan jalan. Di tengah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika global, kebijakan pembatalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai justru memperlambat agenda transisi energi nasional.
Padahal, pemerintah telah menetapkan berbagai komitmen, seperti Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emission pada 2060. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pelibatan masyarakat terdampak.
Di Sumatera Utara, hasil penelitian Yayasan Srikandi Lestari menunjukkan sebagian besar masyarakat di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak lingkungan dari pembakaran batu bara. Namun, persepsi bahwa energi bersih mahal membuat minat terhadap transisi energi masih rendah.
Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, menekankan pentingnya data pemulihan lingkungan yang komprehensif serta kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak. Ia menyebut hal tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depan.
Sementara itu di Jawa Barat, rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 mendapat respons positif dari masyarakat pesisir. Nelayan dan pekerja pengolahan hasil laut mengaku selama ini terdampak aktivitas PLTU, termasuk penurunan hasil tangkapan akibat keberadaan fasilitas pengangkutan batu bara.
Di Sumatera Barat, persoalan transisi energi juga memunculkan konflik sosial. Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menyebut minimnya transparansi dan pelibatan masyarakat sejak awal proyek menyebabkan ketidakpercayaan publik.
Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice Universitas Andalas, Apriwan, menilai persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Sejumlah proyek EBT di Sumatera Barat dinilai memicu resistensi sosial, konflik lahan, hingga ketimpangan manfaat ekonomi.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis kearifan lokal seperti prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dan sistem nagari perlu diintegrasikan dalam kebijakan transisi energi agar lebih diterima masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Green Justice Indonesia, Onrizal, menyebut transisi energi berkeadilan dapat menjadi peluang strategis untuk membangun ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Rhizoma, Meiki Paendong, menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya soal perubahan teknologi, tetapi juga proses sosial yang harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.
“Suara warga lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujarnya.
