URI Pengakuan Telanjang Kegagalan Pendidikan Tinggi Indonesia

Ia berisiko menciptakan kelas “énarque versi Indonesia”, yaitu adalah sekelompok orang yang sejak dini dipersiapkan menjadi penguasa melalui jalur khusus, sementara jutaan mahasiswa reguler berjuang di kampus yang kekurangan dana dan perhatian.

Teori isomorfisme institusional DiMaggio dan Powell juga menyinggung (DiMaggio & Powell, 1983). Pemerintah meniru bentuk kelembagaan asing tanpa mengkaji secara mendalam mengapa model tersebut bermasalah di negara asalnya. Ini bukan pembelajaran kebijakan yang cerdas, melainkan peniruan formal yang naif.

Tidak Semua Model Cocok Ditiru

Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura menawarkan pendekatan yang berbeda. Lembaga tersebut bersifat akademik terbuka, berbasis merit, tidak menjamin penempatan karier otomatis di birokrasi, dan lebih menekankan profesionalisme kebijakan publik. Ia tidak menciptakan jalur elit yang terpisah dari sistem pendidikan tinggi reguler.

Sistem Party School di China sangat ideologis dan terintegrasi dengan struktur partai berkuasa. Meniru model semacam itu di negara demokratis seperti Indonesia berpotensi menciptakan dualisme jalur kekuasaan, yaitu antara jalur akademik biasa dan jalur “kepemimpinan nasional” yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan politik-militer.

URI yang mengintegrasikan Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi khusus, dan perluasan fungsi LAN di bawah satu atap BPPK justru mengarah pada sentralisasi berlebihan. LAN yang seharusnya independen dalam pengembangan ASN kini berada di bawah naungan Gubernur yang berlatar belakang militer. Ini berisiko mengurangi otonomi kelembagaan, bukan memperkuatnya.

Risiko Keefektifan Kebijakan

Membangun 10 kampus URI sambil membiarkan ribuan perguruan tinggi biasa tetap medioker adalah bentuk ketidakseimbangan kebijakan yang mencolok. Pertanyaan mendasarnya tetap sama, yaitu apakah menciptakan jalur elit baru lebih efektif daripada melakukan reformasi radikal terhadap sistem yang sudah ada?

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga pendidikan kepemimpinan yang terlalu dekat dengan kekuasaan politik cenderung menghasilkan loyalitas lebih daripada integritas kritis. Ketika seleksi dan penempatan lulusan sangat ditentukan oleh negara, risiko patronage dan reproduksi jaringan kekuasaan justru meningkat.

Cermin yang Tidak Nyaman

URI bukan solusi atas krisis kepemimpinan. Ia adalah gejala dari pengakuan bahwa sistem pendidikan tinggi formal, termasuk warisan Dirjen Dikti yang telah gagal menjalankan misi paling mendasar, yaitu mencetak manusia yang mampu berpikir merdeka, berintegritas, dan memimpin dengan akal sehat.

Daripada terus membangun jalur khusus yang dibiayai rakyat, pemerintah seharusnya berani melakukan reformasi yang sesungguhnya, seperti otonomi kampus yang nyata, kompetisi akademik yang ketat, penguatan riset, dan pemutusan hubungan yang terlalu mesra antara birokrasi pendidikan dengan politik praktis.

Membangun 10 kampus URI sambil membiarkan sistem formal tetap timpang adalah bentuk kemunafikan kebijakan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak “sekolah pemimpin”. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang membuka peluang setara bagi setiap mahasiswa, dari mana pun asalnya, untuk menjadi pemimpin yang layak.

URI, pada akhirnya, adalah cermin yang memantulkan kegagalan lama dengan kemasan baru. Dan cermin itu sedang menunjukkan wajah sistem pendidikan tinggi Indonesia yang sudah terlalu lama diabaikan. (*)

Opini ini ditulis oleh Ruben Cornelius Siagian, Chief Director PT Siagian Global Research (SGR).