Defisit APBD Perubahan Padang Pariaman 2025 Baru Tertekan Rp37,99 M
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Defisit APBD Perubahan Padang Pariaman 2025 hanya dapat ditekan Rp37,99 miliar. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang sehat demi menjaga arah pembangunan daerah tetap berkelanjutan.
John Kenedy menjelaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud respons pemerintah daerah atas dinamika pembangunan yang bergerak cepat. Menurutnya, arah kebijakan tetap berpijak pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“APBD adalah instrumen penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga pengelolaannya harus sehat dan berkelanjutan,” tegas John Kenedy di hadapan para anggota dewan.
Ia memaparkan sejumlah faktor yang melatarbelakangi perubahan APBD. Antara lain, adanya kebijakan baru baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait efisiensi anggaran, pergeseran belanja pada tahun berjalan, hingga penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari sisi pendapatan, rancangan APBD Perubahan Padang Pariaman 2025 mengalami penurunan. Semula sebesar Rp1,45 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp1,36 triliun. Pada saat yang sama, belanja daerah ikut turun dari Rp1,55 triliun menjadi Rp1,46 triliun.
Meski demikian, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya menutup kesenjangan. Postur anggaran tetap menyisakan defisit sekitar Rp98,23 miliar.
Untuk menambal celah defisit, Pemkab Padang Pariaman mengandalkan pembiayaan netto sebesar Rp37,99 miliar. Namun, langkah itu belum cukup. Masih ada beban sekitar Rp60,23 miliar yang harus diseimbangkan agar keuangan daerah kembali stabil.
“Kondisi ini tentu membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari DPRD agar rancangan APBD Perubahan Padang Pariaman 2025 ini dapat segera dibahas dan ditetapkan,” ujar John Kenedy Azis menambahkan.
Rancangan Perubahan APBD Padang Pariaman 2025 disebut Bupati sebagai agenda strategis dalam siklus keuangan daerah. Penyesuaian ini diharapkan mampu memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat Padang Pariaman.
Menurut John Kenedy, perubahan anggaran merupakan bentuk fleksibilitas fiskal yang wajib ditempuh pemerintah daerah ketika berhadapan dengan realitas baru, tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.
Meski defisit masih menjadi pekerjaan rumah besar, pemerintah optimistis langkah penyesuaian ini akan memperkuat pondasi pembangunan. Dengan kolaborasi eksekutif dan legislatif, diharapkan APBD Perubahan 2025 tidak hanya menjadi dokumen keuangan semata, tetapi juga arah nyata pembangunan bagi masyarakat Padang Pariaman. (*)
