Dialog Bupati Pasaman dengan Mendagri, Terungkap Program Nasional 300 Ribu Jembatan Gantung
Padang, AyoSumbar.id – Dialog Bupati Pasaman dengan Mendagri berlangsung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025) pukul 09.00 WIB.
Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memimpin langsung kegiatan yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran OPD Pemprov Sumbar, serta undangan lainnya.
Dalam forum itu, Bupati Pasaman, Welly Suhery, mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Mendagri. Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kabupaten Pasaman pascabencana.
“Bagaimana kondisi Pasaman saat ini? Apakah ada kendala pada saluran air, gas, BBM, jalan, maupun jembatan?” tanya Tito Karnavian kepada Bupati Welly.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Welly Suhery menyampaikan bahwa proses pemulihan di daerahnya terus berjalan, meskipun masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Ia menjelaskan layanan air bersih melalui PDAM pada prinsipnya telah kembali beroperasi dan kini memasuki tahap penyempurnaan.
“Pelayanan air bersih sudah berjalan. Kami terus berupaya menyempurnakannya agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Welly Suhery.
Namun, Welly mengungkapkan masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak akibat longsor. Kondisi itu berdampak langsung pada akses transportasi serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sejumlah jalan kabupaten masih terdampak longsor, sehingga mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian menjadi terhambat. Kami berharap percepatan rehabilitasi dapat segera dilakukan,” katanya.
Selain jalan, Welly juga menyoroti kerusakan jembatan gantung yang tidak lagi dapat difungsikan. Menurutnya, jembatan gantung memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah, terutama untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Ada beberapa jembatan gantung yang rusak parah akibat bencana dan tidak bisa dilalui. Ini menjadi perhatian serius kami karena sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung termasuk program nasional yang menjadi perhatian Presiden.
“Ini penting untuk dicatat. Presiden telah memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia,” ujar Tito Karnavian.
Ia menjelaskan jembatan gantung tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai atau jurang. Pemerintah juga merencanakan jembatan tersebut dapat dilalui kendaraan roda dua untuk menunjang aktivitas warga.
Mendagri menambahkan, pemerintah pusat telah melakukan pendataan jembatan gantung rusak di berbagai daerah. Hingga kini, tercatat sebanyak 6.692 jembatan gantung berada dalam kondisi rusak.
“Kami sudah menurunkan tim ke lapangan lebih dari satu bulan. Data yang masuk sekitar 6.692 jembatan rusak, meski saya khawatir jumlah ini masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya, padahal anggaran yang disiapkan Presiden cukup besar,” ungkapnya.
Tito menyebutkan data tersebut akan diteruskan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan jembatan gantung akan melibatkan TNI. Ia juga meminta pemerintah daerah segera mengajukan usulan kebutuhan jembatan gantung melalui gubernur.
“Informasi ini mungkin belum sepenuhnya sampai ke daerah. Karena itu, saya minta bupati segera mengusulkan kebutuhan jembatan gantung melalui gubernur untuk kemudian disampaikan ke Mendagri. Ini merupakan peluang besar bagi daerah,” pungkasnya. (*)
