Sarana Pengelolaan Sampah di Padang Pariaman Butuh Penguatan
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Sarana pengelolaan sampah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mempercepat reformasi pengelolaan sampah nasional melalui pengajuan proposal penguatan sarana dan prasarana persampahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Proposal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Sumatera Barat yang berlangsung di Hall IKK Parik Malintang, Selasa (14/7/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, jajaran Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup.
Sebelum agenda rapat berlangsung, kegiatan diawali dengan penanaman bibit mangrove dan kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama menjaga lingkungan pesisir dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Penyampaian proposal penguatan sarana pengelolaan sampah dilakukan saat pemerintah pusat tengah mendorong percepatan pembenahan sistem persampahan di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kami sengaja membangunkan kita semua untuk bergerak bersama menyusun roadmap pengelolaan sampah dalam dua tahun ke depan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Menteri.
Menteri juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memahami berbagai kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian dan revisi anggaran untuk memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah.
Secara nasional, sekitar 74 persen sampah masih belum terkelola dengan baik. Sementara itu, baru sekitar 26 persen sampah yang telah dikelola secara optimal.
Selain itu, sekitar 70 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping. Pemerintah menargetkan penghentian metode tersebut melalui transformasi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengajukan proposal kebutuhan sarana dan prasarana persampahan untuk mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.
Bupati menyebut pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu upaya yang dirancang adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari.
“Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA, tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” ujar John Kenedy Azis.
Dalam proposal tersebut, Pemkab Padang Pariaman mengusulkan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, dan 103 unit becak motor pengangkut sampah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 17 unit TPS 3R di setiap kecamatan serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.
Konsep yang diajukan Pemkab Padang Pariaman tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Masyarakat akan diarahkan melakukan pemilahan sampah menjadi tiga kategori, yakni sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah atau pengepul, serta sampah residu yang diproses melalui pengolahan lanjutan.
Pemkab Padang Pariaman juga merancang pengelolaan TPS 3R oleh Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pusat aktivitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Sementara itu, TPST akan menjadi pusat pengolahan akhir yang dikelola pemerintah daerah.
Bupati John Kenedy Azis berharap dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempercepat peningkatan pelayanan persampahan, mengurangi sampah dari sumbernya, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
“Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tutup Bupati. (*)
