Penanganan Pascabencana Padang Pariaman Didorong Segera Direalisasikan
Padang, AyoSumbar.id – Penanganan pascabencana Padang Pariaman menjadi salah satu agenda utama pertemuan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Kota Padang, Senin (5/10/2026). Pertemuan itu membahas progres penanganan sungai, pekerjaan pascabencana, serta program strategis pemerintah pusat yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman.
JKA datang ke Kantor BWS Sumatera V dan disambut Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi beserta jajaran. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas PUPR El Abdes, Kalaksa BPBD Emri Nurman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria Masri.
Dalam pertemuan tersebut, BWS Sumatera V memaparkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus rencana Tahun Anggaran 2027 di Padang Pariaman. Reski Wahyudi menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada pemerintah daerah agar informasi mengenai pekerjaan yang berlangsung dapat diketahui dengan jelas.
Hingga Oktober 2026, penanganan pascabencana masih berada dalam masa transisi sesuai arahan pemerintah hingga Desember. Sementara kegiatan tanggap darurat masih berlangsung sampai November. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan fisik ditargetkan mulai akhir November 2026 setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai.
Sejumlah pekerjaan tanggap darurat pascabanjir yang melanda Sumatera Barat pada 2025 di wilayah Padang Pariaman telah mencapai progres 100 persen. Pekerjaan tersebut meliputi penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada Saluran Primer Daerah Irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal yang tersebar di berbagai lokasi. Total anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp15,5 miliar.
Reski menegaskan bahwa progres tersebut merupakan data terbaru berdasarkan laporan dan verifikasi tim teknis BWS Sumatera V di lapangan. Namun, data masih dapat diperbarui apabila terdapat lokasi yang kembali mengalami kerusakan atau terdampak bencana setelah pendataan sebelumnya.
“Data yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan. Namun apabila ada lokasi yang kembali terdampak akibat bencana terbaru, kami tentu membutuhkan pembaruan data dari pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya dikutip Selasa (6/10/2026).
Selain pekerjaan tanggap darurat, BWS Sumatera V menyampaikan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi Padang Pariaman. Salah satu paket strategis yang telah memasuki tahap kontrak adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Batang Anai dengan nilai kontrak sekitar Rp82,38 miliar.
Secara keseluruhan, total pagu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp430,125 miliar. Padang Pariaman juga memperoleh alokasi kegiatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Program tersebut berupa peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan dengan total anggaran sekitar Rp90,3 miliar.
Kegiatan itu diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. JKA mengatakan kunjungannya bertujuan mendapatkan gambaran langsung mengenai progres berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan di Padang Pariaman.
Menurutnya, informasi tersebut penting karena Padang Pariaman memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. “Karena banyak pertanyaan dari masyarakat, setidaknya saya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang diproses serta kapan pelaksanaannya dapat direalisasikan di lapangan,” ujar JKA.
Dalam pembahasan tersebut, JKA juga menyampaikan sejumlah sungai yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.
Sungai-sungai tersebut dinilai memiliki peran strategis sekaligus menjadi titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian guna mengurangi risiko bencana terhadap permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
JKA secara khusus menyoroti Batang Anai yang disebutnya sebagai induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. “Batang Anai merupakan induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, perlu langkah-langkah percepatan dan penanganan yang terukur agar dampak bencana dapat diminimalkan,” katanya.
Menanggapi persoalan yang disampaikan pemerintah daerah, Reski Wahyudi menyatakan BWS Sumatera V siap menerima usulan dan data terbaru dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengenai lokasi yang kembali terdampak bencana.
Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut untuk mempercepat penanganan kerusakan, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Padang Pariaman.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan BWS Sumatera V dalam penanganan sungai serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (*)
