Benchmarking Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pariaman Pelajari Inovasi Pekalongan
Pariaman, AyoSumbar.id – Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Benchmarking Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Hal ini untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
Kegiatan itu dipimpin Wali Kota Pariaman, Yota Balad, dan menjadi bagian dari langkah strategis Pemko Pariaman untuk merancang kebijakan serupa di daerahnya.
Rombongan diterima oleh jajaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Kota Pekalongan, di Aula Kantor Perinaker Jalan Majapahit, Pekalongan Barat, kemarin.
Kepala Perinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, bersama Sekretaris Dinas, Ninik Murniasih dan Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ilena Palupi, menyambut hangat kunjungan kerja tersebut.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari proses benchmarking terhadap Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal. Kita ingin menerapkan kebijakan serupa di Kota Pariaman, demi memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada para pekerja informal,” jelas Yota Balad.
Ia menegaskan bahwa pekerja sektor informal seperti buruh bangunan, petani, nelayan, dan pedagang asongan, selama ini belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaminan sosial.
Kota Pekalongan, menurutnya, telah menunjukkan langkah maju dalam hal ini, dengan mengatur jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan melalui Perda yang inovatif.
“Tahun ini, kita akan ajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan muatan serupa untuk dibahas bersama DPRD. Target kita, tahun depan sudah bisa disahkan dan diimplementasikan di Kota Pariaman,” ungkapnya.
Selain menggagas kebijakan baru, Pemko Pariaman juga tengah mendorong peningkatan cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Saat ini, UCJ Kota Pariaman baru mencapai 29 persen dari total pekerja yang seharusnya terlindungi.
Kolaborasi intensif pun dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait demi mencapai target nasional. Langkah konkrit lainnya adalah peluncuran program Gerakan TuWai KeTan (Satu Pegawai Satu Pekerja Rentan).
Program ini melibatkan partisipasi seluruh ASN Kota Pariaman dalam melindungi satu pekerja informal melalui kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
“Melalui TuWai KeTan, kita ingin membangun solidaritas sosial dan menciptakan jaring pengaman yang kuat. Perlindungan bagi pekerja rentan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” kata Yota Balad.
Ia juga berharap, dengan upaya sistematis dan kebijakan yang tepat, Kota Pariaman dapat bersaing dalam Paritrana Award 2026, sebuah penghargaan nasional yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada daerah yang berkomitmen tinggi dalam perlindungan ketenagakerjaan.
Turut serta dalam rombongan benchmarking ini antara lain Ketua Dekranasda Yosneli Balad, Kepala DPMPTSP dan Naker Gusniyeti Zaunit, Kabid Naker Yati Sherlina, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman Herry Asmanto, serta Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, Susan Esari.
Langkah Benchmarking Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini menandai komitmen Kota Pariaman dalam membangun sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengacu pada praktik terbaik dari daerah lain. (*)
