Bupati Welly Prioritaskan Normalisasi Sungai dan Perbaikan Jalan dalam Pemulihan Pascabencana
Pasaman, AyoSumbar.id — Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai fokus utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pemulihan Bencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Senin malam (5/1/2026), secara daring dari Auditorium Gubernuran.
Didampingi Wakil Bupati Parulian serta jajaran perangkat daerah terkait, Bupati Welly memaparkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Pasaman. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penanganan sungai-sungai yang terdampak bencana dan mengalami pendangkalan maupun kerusakan.
Menurut Bupati, sejumlah aliran sungai di Pasaman, mulai dari wilayah Kecamatan Panti hingga Kecamatan Rao, membutuhkan normalisasi segera guna mengurangi risiko banjir dan bencana lanjutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka melindungi masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya.
Selain sektor sumber daya air, pemulihan infrastruktur transportasi juga menjadi agenda penting. Bupati Welly menyoroti kerusakan parah pada ruas Jalan Kumpulan–Padang Sawah yang merupakan jalan provinsi. Kerusakan tersebut diperparah akibat meningkatnya volume kendaraan setelah pengalihan arus lalu lintas dari jalur Silaiang yang rusak terdampak bencana.
“Karena akses Silaiang tidak bisa dilalui, arus kendaraan dialihkan ke Padang Sawah–Kumpulan. Beban lalu lintas yang tinggi menyebabkan kondisi jalan semakin memburuk,” jelasnya.
Terkait penanganan perumahan, Bupati Welly menegaskan bahwa di Kabupaten Pasaman tidak dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Pemulihan rumah warga terdampak dilakukan secara bertahap melalui program rehabilitasi rumah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam arahannya menyampaikan bahwa permasalahan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat pascabencana. Kerusakan jalan dan jembatan, pendangkalan sungai, serta persoalan air bersih dan perumahan menjadi isu yang perlu segera ditangani.
“Yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah infrastruktur dan ketersediaan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” tegas Mahyeldi.
Gubernur juga meminta agar pengerukan sungai segera dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana ke depan, mengingat sejumlah sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul yang meningkatkan potensi banjir saat curah hujan tinggi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjamin ketersediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat terdampak. Air bersih, menurutnya, merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu. “Penanganan air bersih harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, Gubernur meminta balai-balai teknis dan satuan kerja terkait untuk memaparkan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka, agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
FGD pemulihan bencana ini diikuti oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumbar secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait. Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (*)
