Darlisman Sikumbang Dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKDP Kalbar
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Darlisman Sikumbang resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPW PKDP) Kalimantan Barat dalam prosesi yang digelar di Pontianak, Minggu (3/5/2026).
Bupati Padang Pariaman menghadiri langsung pengukuhan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi organisasi perantau asal Piaman di Kalimantan Barat. Kegiatan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting memperkuat peran perantau dalam mendukung pembangunan daerah.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum PKDP Kolonel Inf. Adrian Adek, Sekretaris Jenderal PKDP Irwandi, serta jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi perantau dan pemerintah daerah.
Bupati Padang Pariaman berharap kepengurusan yang dipimpin Darlisman Sikumbang mampu menjadi perekat masyarakat Piaman di perantauan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perantau dengan pemerintah, baik di kampung halaman maupun di daerah tempat bermukim.
“Perantau adalah kekuatan besar bagi daerah. Mari kita sukseskan pembangunan di rantau, tanpa melupakan tanggung jawab kita untuk membangun kampung halaman,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak masyarakat Piaman di Kalimantan Barat untuk aktif mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, kontribusi nyata di daerah rantau harus berjalan seiring dengan upaya menjaga hubungan dan peran terhadap pembangunan di Ranah Padang Pariaman.
Ia menegaskan bahwa perantau dapat berkontribusi melalui dukungan, gagasan, hingga investasi untuk kemajuan daerah asal. “Kami berharap sinergi ini terus terjaga, sehingga perantau tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Pengukuhan Darlisman Sikumbang sebagai Ketua DPW PKDP Kalbar diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarwarga Piaman di perantauan. Selain itu, organisasi ini diharapkan semakin solid dan aktif dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. (*)
