DAU Padang Pariaman Butuh Penguatan guna Percepat Pemulihan Pascabencana
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Dana Alokasi Umum atau DAU Padang Pariaman menjadi salah satu fokus yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor pascabencana.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan hal tersebut saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Jakarta, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Fadhly.
Dalam audiensi tersebut, John Kenedy Azis memaparkan kondisi terkini Padang Pariaman yang masih memerlukan dukungan fiskal yang kuat. Kebutuhan itu terutama untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pascabencana.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi instrumen penting untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
“Padang Pariaman saat ini sedang berjuang mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU,” kata John Kenedy Azis.
Selain menyampaikan kondisi pascabencana, Bupati juga memaparkan sejumlah data strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam formulasi perhitungan DAU Padang Pariaman. Data tersebut meliputi perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan peserta didik, serta sejumlah indikator lain yang memengaruhi kebutuhan fiskal daerah.
Ia menegaskan pembaruan data sangat penting agar formula alokasi dana transfer dapat mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
“Kami ingin memastikan bahwa data-data yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan begitu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat.
Askolani menjelaskan peluang peningkatan dana transfer tetap terbuka sepanjang didukung data yang valid, akurat, dan mutakhir sesuai komponen yang digunakan dalam formula perhitungan DAU.
“Peningkatan dana transfer ke daerah tentu dimungkinkan sepanjang didukung oleh pembaruan data yang menjadi bagian dari formula penghitungan DAU. Karena itu, validitas dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting,” kata Askolani.
Setelah audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, pembahasan teknis dilanjutkan bersama Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus. Pertemuan itu membahas lebih rinci mekanisme pembaruan data dan langkah yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar kebutuhan fiskal daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pembaruan data pendukung dapat segera ditindaklanjuti sehingga alokasi dana transfer yang diterima semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan, mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Padang Pariaman. (*)
