Digitalisasi PBB-P2 Diterapkan di Padang Pariaman, BPKD Dorong Transparansi Pemungutan
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – BPKD Padang Pariaman mulai menerapkan sistem digital dalam pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah hingga tingkat nagari. Inovasi PBB-P2 ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pencatatan dan pengawasan pajak yang selama ini masih dilakukan secara manual.
Langkah digitalisasi PBB-P2 tersebut disosialisasikan dalam pertemuan antara Kepala BPKD Padang Pariaman, Muhammad Fadhly, dengan pengurus Forum Wali Nagari Padang Pariaman di ruang rapat BPKD. Pertemuan itu membahas penerapan sistem baru sekaligus penguatan tata kelola pajak daerah berbasis digital.
Fadhly menjelaskan bahwa sistem lama pemungutan PBB-P2 masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam pencatatan dan proses pelaporan yang belum terintegrasi.
“Selama ini pemungutan PBB masih banyak dicatat secara manual. Proses penyetoran ke kas daerah atau bank juga dilakukan secara tatap muka, begitu pula pemantauan oleh nagari, kecamatan, dan kabupaten. Kondisi ini menyulitkan evaluasi dan analisis potensi penerimaan pajak,” ujar Fadhly, Selasa (9/6/2026).
Ia menegaskan, digitalisasi PBB-P2 melalui aplikasi yang disiapkan BPKD akan membuat seluruh transaksi tercatat otomatis sehingga lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga ditujukan untuk memperkuat transparansi hingga level nagari.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Walinagari Padang Pariaman sekaligus Walinagari Balah Aia, Joni Friadi, bersama sejumlah walinagari lain, di antaranya Nofri Hadi Saputra (Koto Tinggi), Yudhi Ferianto (Lubuak Pandan), Ismael Ali (Batu Kalang), Febriwendi Firdaus (Sicincin), dan Zulhadi (Campago). Forum tersebut juga membahas penguatan implementasi PBB-P2 di tingkat nagari.
Selain digitalisasi PBB-P2, Forum Walinagari menyampaikan usulan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) serta insentif petugas pemungut pajak di nagari. Mereka menilai dukungan regulasi dan kesejahteraan petugas menjadi faktor penting dalam peningkatan penerimaan daerah.
Joni Friadi menekankan perlunya percepatan regulasi penggunaan DBH nagari yang telah mengacu pada peraturan terbaru. Ia juga menyoroti pentingnya insentif bagi petugas pemungut PBB-P2 agar kinerja mereka semakin optimal.
“Kami mengharapkan percepatan regulasi penggunaan DBH nagari. Selain itu, insentif bagi petugas pemungut PBB juga perlu diperhatikan agar mereka semakin termotivasi meningkatkan capaian pajak daerah,” kata Joni.
Menanggapi hal tersebut, Fadhly menyebut pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 melalui penyusunan regulasi turunan dengan melibatkan masukan dari para walinagari.
“Kita akan membenahi tata kelola ke depan agar penggunaan DBH nagari benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan sistem digital PBB-P2 juga telah terintegrasi dengan pembayaran QRIS dan Virtual Account (VA). Sistem ini memungkinkan pembayaran individu maupun kolektif yang tercatat berdasarkan akun petugas pemungut, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real time.
Fadhly menegaskan, “Walinagari dapat memantau secara langsung berapa penerimaan yang dikumpulkan petugas korong setiap hari. Ini akan mendorong akuntabilitas yang selama ini menjadi tantangan.”
Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan kunjungan ke Layanan Mandiri di front office BPKD Padang Pariaman. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan perpajakan, mulai dari pengecekan tagihan hingga pembayaran PBB-P2 secara mandiri melalui QRIS dan Virtual Account. (*)
