Dinas Kesehatan Pasbar Intensifkan Langkah Tekan Stunting di Tengah Keterbatasan Anggaran
Pasaman Barat, AyoSumbar.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di daerah. Berdasarkan hasil penimbangan balita Februari 2026, angka stunting di Pasaman Barat tercatat sebesar 10,5% dengan jumlah balita berisiko mencapai 2.675 anak. Data ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya pengendalian tetap harus diperkuat.
Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dr. Ghina Alecia, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ike Efrinayanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program gizi di lapangan. “Kami memastikan setiap intervensi gizi berjalan sesuai standar, mulai dari pemantauan balita hingga pengawasan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantor Dinas Kesehatan pada Selasa (26/5/2026).
Ike juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program penurunan stunting. Menurutnya, dana yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan intervensi gizi di tingkat nagari. “Kami bekerja dengan segala keterbatasan, namun tetap berusaha agar setiap anak mendapatkan perhatian. Anggaran memang terbatas, tetapi komitmen kami tidak terbatas,” tegasnya.
Dalam laporan rinci, Kecamatan Pasaman menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi. Nagari Lingkuang Aua mencatat 75 balita stunting dari 312 balita yang ditimbang, atau sekitar 24%. Angka ini menjadi perhatian khusus karena menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi dibandingkan nagari lain. Pemerintah daerah menekankan perlunya intervensi gizi yang lebih intensif di wilayah tersebut.
Kecamatan Sungai Aur juga menunjukkan angka yang signifikan. Di Nagari Sungai Aua tercatat 65 balita dengan status gizi kurang dari total 391 balita yang ditimbang. Sementara di Nagari Ranah Melintang terdapat 27 balita dengan status gizi kurang dari 475 balita. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah pesisir pun menghadapi masalah serius dalam pemenuhan gizi anak.
Di Kecamatan Talamau, Nagari Sinuruik mencatat 66 balita dengan status gizi kurang dari 369 balita yang ditimbang. Angka ini memperlihatkan bahwa wilayah pegunungan juga tidak luput dari masalah stunting. Pemerintah daerah menilai perlunya penguatan program gizi berbasis komunitas agar intervensi lebih tepat sasaran.
Sementara itu, di Kecamatan Kinali, Nagari Bunuik mencatat 23 balita dengan status gizi kurang dari 222 balita yang ditimbang. Meski jumlahnya lebih rendah dibanding kecamatan lain, angka ini tetap menjadi perhatian karena menunjukkan adanya risiko yang merata di seluruh wilayah. Dinas Kesehatan menekankan bahwa setiap nagari harus mendapat perhatian yang sama dalam upaya penurunan stunting.
Kecamatan Luhak Nan Duo juga menjadi sorotan dengan data dari Nagari Mahakarya yang mencatat 59 balita stunting dari 357 balita yang ditimbang. Angka ini menunjukkan bahwa meski wilayah tersebut memiliki akses pangan, kualitas gizi yang diterima anak-anak masih belum optimal. Pemerintah daerah menilai perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi pangan bergizi di wilayah ini.
Selain pengawasan rutin, Dinas Kesehatan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pola makan seimbang dan praktik pemberian makanan bayi dan anak yang benar. Edukasi ini dilakukan melalui posyandu, puskesmas, dan kegiatan penyuluhan di nagari. “Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup. Kami terus mendorong kesadaran masyarakat akan hal ini,” tambah Ike.
Dinas Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan puskesmas di setiap kecamatan untuk memastikan data stunting selalu terpantau secara akurat. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan intervensi gizi di tingkat nagari. Dengan pemantauan yang lebih detail, diharapkan setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari pemerintah nagari, sekolah, dan kelompok masyarakat diperlukan agar program penurunan stunting dapat berjalan lebih komprehensif. Dengan kerja sama yang baik, intervensi gizi tidak hanya dilakukan di tingkat keluarga, tetapi juga di lingkungan sekolah dan komunitas.
Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada masa depan anak-anak. Dengan menekan angka stunting, Pasaman Barat berharap dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Ike menegaskan bahwa meski anggaran terbatas, Dinas Kesehatan akan terus mencari solusi agar program penurunan stunting tetap berjalan. “Kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang,” katanya.
Dengan pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan angka stunting di Pasaman Barat dapat terus menurun. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
