Dua Penghargaan ETPD Partnership Gathering 2026 Diraih Padang Pariaman
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Dua penghargaan ETPD Partnership Gathering 2026 dibawa pulang oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Penghargaan dari Bank Nagari itu diserahkan di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/9/2026). Capaian itu diberikan atas kinerja dan komitmen daerah dalam memperkuat digitalisasi transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dua penghargaan yang diterima Padang Pariaman yakni Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, menerima langsung kedua penghargaan tersebut di Ballroom Hotel Mercure Padang.
Forum ETPD Partnership Gathering 2026 mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan.
Sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga turut hadir. Mereka antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari, OJK, jajaran Kepala Cabang Bank Nagari se-Indonesia, Direktur IPDN Sumatera Barat, serta para Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut. Ia menyoroti kebutuhan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Agus Fatoni menyampaikan bahwa penguatan fiskal daerah perlu berjalan bersama dengan transformasi digital. Proses itu, menurutnya, membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, dan seluruh pihak terkait.
Bank Indonesia memiliki peran dalam mendorong pengembangan transaksi digital daerah. Di sisi lain, Bank Nagari menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah melalui penyediaan dan pengembangan kanal pembayaran serta dukungan terhadap pelaksanaan transaksi digital.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada BPKD dan seluruh tim yang dinilainya terus melakukan pembenahan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Selamat atas upaya-upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim kerja di BPKD yang terus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPKD dalam membangun digitalisasi. Digitalisasi adalah program unggulan kita dan ini harus ditingkatkan terus,” ujar Bupati.
Menurut John Kenedy Azis, dua penghargaan tersebut memperlihatkan hasil dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin berbasis digital.
Bagi Pemkab Padang Pariaman, penerapan digitalisasi tidak sebatas mengubah mekanisme pembayaran. Langkah itu juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta memudahkan masyarakat memperoleh layanan.
M. Fadhly menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari proses transformasi transaksi pemerintah daerah yang berlangsung secara bertahap. Sistem yang sebelumnya menggunakan pola tunai bergerak menuju transaksi non-tunai dan selanjutnya berkembang menjadi pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan. BPKD Padang Pariaman menyiapkan kanal pembayaran secara digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sejumlah inovasi kemudian dikembangkan BPKD untuk mendukung transformasi tersebut. Di antaranya PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB.
Digitalisasi juga diterapkan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). BPKD terus memperluas penggunaan QRIS dan Virtual Account (VA), dengan sekitar 600 kolektor PBB saat ini telah menggunakan QRIS untuk pembayaran PBB.
Penerapan itu menunjukkan bahwa digitalisasi telah masuk hingga lini pelayanan di lapangan. Teknologi tidak hanya ditempatkan sebagai sistem pendukung, tetapi digunakan langsung dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Pada sisi pengelolaan pendapatan, e-PAD dikembangkan untuk mencakup lebih dari sekadar pembayaran. Sistem tersebut juga digunakan dalam pengelolaan data pendapatan, pencatatan, dan monitoring sehingga pengelolaan pendapatan daerah diarahkan menjadi lebih terukur serta terintegrasi.
M. Fadhly menegaskan bahwa dua penghargaan pada Penghargaan ETPD Partnership Gathering 2026 bukan menjadi akhir dari proses digitalisasi BPKD Padang Pariaman. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas transformasi yang masih terus berjalan.
Di bawah kepemimpinannya, BPKD mengarahkan digitalisasi untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan kualitas data dan monitoring, serta membuat layanan publik lebih mudah. Orientasinya tidak hanya pada perubahan metode pembayaran.
“Masih ada proses yang harus kita perbaiki. Masih ada sistem yang harus kita integrasikan. Masih ada layanan yang perlu kita sederhanakan dan masih ada masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan layanan digital,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi maupun kanal pembayaran yang tersedia.
“Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar mampu membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegas M. Fadhly.
Dua penghargaan tersebut memperkuat komitmen Pemkab Padang Pariaman untuk melanjutkan pengembangan ekosistem transaksi digital. Fokus berikutnya mencakup perluasan kanal pembayaran non-tunai, peningkatan kualitas pengelolaan data, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. (*)
