Forum Komunikasi KONI Usulkan Porprov Sumbar 2026 Diundur
Padang, AyoSumbar.id – Forum Komunikasi KONI kabupaten/kota se-Sumatera Barat mengusulkan perubahan jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI 2026 dari 2–14 Oktober menjadi November karena persoalan pencairan anggaran hibah APBD Perubahan.
Usulan itu akan dibahas setelah Komisi V DPRD Sumbar menerima dan mempelajari surat resmi serta mendengar langsung penjelasan KONI daerah dan KONI Sumbar.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan sikap kelembagaan terhadap usulan perubahan jadwal tersebut. Komisi V masih menunggu surat resmi yang telah diajukan dan disposisi dari pimpinan DPRD.
“Secara kelembagaan, Komisi V belum melihat langsung fisik suratnya. Kami masih menunggu disposisi resmi dari pimpinan DPRD,” ujar Lazuardi dikutip Sabtu (26/9/2026).
Menurut Lazuardi, dokumen tersebut perlu dipelajari sebelum DPRD memberikan tanggapan mengenai substansi usulan. Komisi V juga ingin memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi yang dihadapi KONI kabupaten/kota maupun KONI Sumbar.
“Kami belum mau berkomentar soal substansi karena surat resmi belum dipelajari dan kami belum mendengar keterangan langsung dari KONI daerah maupun KONI Sumbar,” katanya.
Meski kewenangan perubahan jadwal Porprov Sumbar XVI berada pada Pemerintah Provinsi Sumbar, DPRD melalui Komisi V tetap dapat mengambil peran dalam mempertemukan pihak-pihak terkait. Forum itu dapat digunakan untuk membahas persoalan anggaran dan kesiapan teknis penyelenggaraan.
“Kami tentu siap memfasilitasi dan menjembatani persoalan ini. Yang paling penting, semua pihak bisa duduk bersama sehingga ada solusi terbaik untuk pelaksanaan Porprov,” ujarnya.
Persoalan anggaran menjadi salah satu alasan utama Forum Komunikasi KONI mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan. Di mayoritas kabupaten/kota, pencairan dana hibah melalui APBD Perubahan diproyeksikan baru terealisasi pada akhir September 2026.
Dengan jadwal Porprov yang masih berada pada 2–14 Oktober 2026, daerah yang bergantung pada APBD Perubahan hanya memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan dukungan anggaran bagi kontingen yang akan mengikuti Porprov Sumbar XVI.
Ketua Umum KONI Pesisir Selatan, M. Adli, mengatakan persoalan kesiapan anggaran tersebut menjadi perhatian bersama Forum KONI kabupaten/kota se-Sumbar. Ia menilai jadwal yang ditetapkan PB Porprov terlalu berdekatan dengan waktu pencairan hibah APBD-P.
“Jadwalnya sangat mepet dengan waktu pencairan dana hibah APBD-P di daerah. Kami sedang menunggu jadwal audiensi resmi dengan Komisi V DPRD Sumbar minggu ini guna memaparkan kondisi riil penganggaran di daerah,” ujar Adli.
Adli menjelaskan, kendala penganggaran tidak hanya dialami satu kabupaten atau kota. Mayoritas daerah masih mengandalkan APBD Perubahan untuk merealisasikan dukungan dana bagi pelaksanaan Porprov.
Berbeda dengan daerah yang masih menunggu pencairan APBD-P, beberapa daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengeksekusi anggaran. Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang telah mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD murni.
Atas kondisi tersebut, Forum KONI kabupaten/kota memilih mengajukan audiensi dengan DPRD Sumbar. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menjelaskan kondisi penganggaran daerah sekaligus membahas solusi terhadap rencana pelaksanaan Porprov XVI 2026.
Forum Komunikasi KONI kini menunggu proses audiensi dan pembahasan bersama DPRD Sumbar, sementara keputusan mengenai perubahan jadwal tetap berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. (*)
