Honorer R4 di Padang Pariaman Desak Kepastian Status dalam Hearing di DPRD
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Honorer R4 di Padang Pariaman menggelar hearing bersama DPRD Padang Pariaman, kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan status kepegawaian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum.
Honorer R4 di Padang Pariaman merupakan kelompok tenaga non-ASN yang belum terdata resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga, tidak memiliki pijakan legal sebagai aparatur sipil negara.
Ketidakpastian ini makin diperparah dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan ulang honorer sesuai data resmi. Ratusan honorer yang hadir dalam hearing meminta agar nasib mereka tidak diabaikan dan DPRD mengambil langkah nyata.
Hearing yang dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, dihadiri sejumlah anggota DPRD, kepala OPD terkait seperti BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan.
Koordinator Forum Honorer R4 Padang Pariaman, Abdul Mery Suhatman, menyampaikan keresahan mereka atas hasil seleksi PPPK. Terutama bagi mereka yang menerima status “R4 tanpa L”, yang berarti tidak lolos.
“Kami ingin DPRD tidak sekadar mendengar, tetapi ikut memperjuangkan solusi konkret agar honorer yang sudah lama mengabdi tetap memiliki ruang pengabdian legal melalui skema yang jelas,” ujarnya.
Abdul Mery juga menyampaikan bahwa sebanyak 1.700 honorer di Padang Pariaman saat ini berada dalam ketidakpastian. Mereka mengandalkan DPRD untuk menyuarakan aspirasi hingga ke tingkat nasional.
Menurutnya, sistem bottom-up sangat dibutuhkan agar suara honorer benar-benar terdengar oleh pembuat kebijakan pusat. “Selama ini kami menjalankan tugas negara tanpa kejelasan. Kami tidak menuntut diangkat langsung, tapi kami ingin kejelasan status sebagai pengabdi,” tegasnya lagi.
“Harus ada ruang formal yang melindungi kami, karena pengabdian puluhan tahun tidak boleh diabaikan begitu saja,” imbuh Abdul Mery lebih mempertegas keinginannya dan rekan-rekannya.
Secara rinci, Abdul Mery memaparkan empat tuntutan Forum Honorer R4 Padang Pariaman dalam hearing itu. Keempat tuntutan tersebut sebagai berikut:
1. Kejelasan Status Kepegawaian
Mereka mendesak adanya kejelasan, apakah akan diangkat sebagai PPPK atau diberikan skema lain yang menjamin status hukum dan pekerjaan.
2. Pemerataan Hak dan Kesejahteraan
Honorer meminta agar hak-hak mereka disetarakan dengan ASN, termasuk gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
3. Pengakuan Masa Pengabdian
Masa kerja puluhan tahun harus diakui dan menjadi pertimbangan utama dalam proses penataan status.
4. Penghapusan Praktik Honorer Titipan
Mereka menolak keras praktik “titipan” dalam rekrutmen honorer, yang dinilai tidak adil dan merugikan tenaga yang benar-benar mengabdi.
“Forum Honorer R4 Padang Pariaman berharap DPRD Padang Pariaman memainkan peran lebih aktif sebagai penghubung antara aspirasi daerah dan keputusan pemerintah pusat,” harap Abdul Mery.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil hearing dengan menggelar rapat koordinasi bersama OPD.
Ia menyatakan komitmen DPRD untuk mengangkat persoalan honorer R4 di Padang Pariaman ini ke ranah nasional, khususnya kepada BKN dan Kementerian PANRB agar regulasi yang lebih berpihak segera diterbitkan.
“Tenaga honorer R4 di Padang Pariaman adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kami tidak bisa diam melihat pengabdian mereka tidak dihargai. DPRD akan mengawal ini sampai ke pusat dan memastikan aspirasi mereka tidak berhenti di ruang sidang,” ungkap Aprinaldi.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah menyusun data dan regulasi pendukung agar para honorer dapat segera difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Aprinaldi, perjuangan ini bukan semata administratif, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pengakuan atas kontribusi nyata para tenaga honorer.
Sejumlah anggota DPRD yang hadir pun menyatakan empati dan akan mengawal proses ini hingga tuntas. Para honorer berharap langkah ini menjadi awal dari perjuangan panjang yang akhirnya membuahkan hasil yang adil dan manusiawi. (*)
