Ironi “Pesta Rakyat” NasDem di Pasaman Barat: Elite Bergoyang, Pedagang Kecil Gigit Jari di Luar Pagar
Pasaman Barat, AyoSumbar.id – Pelantikan pengurus DPD Partai NasDem Pasaman Barat yang dikemas dengan tajuk “Pesta Rakyat” di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Sabtu (12/10/2026), menyisakan cerita kontras.
Di balik kemeriahan panggung politik yang berlangsung sejak pagi hingga malam, sejumlah pedagang kecil justru harus menelan pil pahit karena tersingkir dari lokasi acara.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak Sabtu pagi suasana di kompleks pusat pemerintahan daerah tampak berbeda dari hari biasanya. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama panitia internal partai memperketat penjagaan berlapis di setiap akses pintu gerbang utama untuk mengamankan jalannya kegiatan pelantikan.
Kebijakan sterilisasi kawasan diterapkan secara ketat mulai dari gerbang depan hingga halaman utama Kantor Bupati Pasaman Barat. Aturan tersebut praktis menutup total akses bagi pedagang asongan, kaki lima, maupun pemilik gerobak keliling yang berencana mengadu nasib memanfaatkan kerumunan massa yang hadir.
Langkah pembatasan ini memicu kekecewaan mendalam dari para pelaku usaha mikro. Sebagian besar pedagang menilai bahwa label “pesta rakyat” seharusnya menjadi momentum ekonomi yang inklusif, bukan justru menutup ruang penghidupan rakyat kecil.
“Kami datang ke sini dengan harapan baik, hanya ingin berjualan untuk mencari sesuap nasi, bukan berniat mengganggu jalannya acara,” ungkap seorang pedagang dengan nada kecewa.
Ironi semakin terasa saat di penghujung acara terjadi aksi bagi‑bagi uang tunai dari atas panggung utama. Tradisi saweran yang dilakukan oleh oknum tertentu memancing sorotan tajam dari publik. Sejumlah warga menilai tindakan tersebut kurang etis karena berlangsung di fasilitas publik pemerintah, sementara pedagang kecil yang mencari nafkah secara mandiri justru dilarang masuk.
“Kalau acara ini benar‑benar mengusung tema pesta rakyat, seharusnya rakyat kecil juga diberi ruang untuk ikut merasakan dampaknya, jangan hanya memanjakan para elite politik saja,” ujar seorang pedagang minuman es di luar pagar.
Kritik juga muncul dari penonton yang menyaksikan langsung aksi bagi‑bagi uang itu. “Bagi‑bagi pitih apak tu, caliak lah tu he, di campakan e me pitih e nyo,” ucap salah seorang warga dengan nada kesal, menggambarkan suasana ricuh saat masyarakat berdesak‑desakan memperebutkan uang yang dilempar dari atas panggung.
Penggunaan fasilitas publik milik pemerintah untuk kegiatan partai politik, menurut sejumlah pengamat, seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan tidak mengabaikan nasib masyarakat marginal.
Dampak penutupan akses ini tidak hanya dirasakan sebagai kerugian materiil, tetapi juga menyangkut rasa keadilan di tengah momentum politik. UMKM dan pedagang kecil selama ini dikenal sebagai fondasi ekonomi kerakyatan, namun justru harus tersisih di rumah mereka sendiri demi kepentingan acara seremonial politik.
Kendati situasi di luar pagar kantor bupati tetap aman tanpa kericuhan terbuka, protes senyap dari para pedagang menjadi catatan moral penting. Peristiwa ini mencerminkan jurang antara retorika politik dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat bawah sehari‑hari.
Para pengamat sosial berharap ke depan pemerintah daerah bersama penyelenggara kegiatan dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pengamanan. Pemanfaatan fasilitas publik untuk acara politik seyogianya tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas secara berimbang.
Pelantikan pengurus Partai NasDem di Pasaman Barat pun berakhir dengan meninggalkan catatan evaluasi mendalam di tengah masyarakat. Kemeriahan panggung hiburan gagal menutupi luka batin para pedagang kecil, sekaligus menyisakan pertanyaan besar di benak publik: untuk siapakah sebenarnya pesta rakyat tersebut digelar? (*)
