Jalur Dua Lubuak Aluang-Sicincin Jadi Usulan Strategis Padang Pariaman
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Jalur dua Lubuak Aluang-Sicincin menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), saat audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan diikuti Kepala Dinas PUPR El Abdes Marsyam, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, serta Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Erna Wijayanti.
Bupati John Kenedy Azis atau Bupati JKA membawa sejumlah agenda pembangunan infrastruktur Padang Pariaman dalam pertemuan tersebut. Salah satunya ialah usulan pembangunan jalur dua Lubuak Aluang-Sicincin, terutama ruas Tapakih-Puncak Kiambang.
Selain jalur tersebut, Pemkab Padang Pariaman turut menyampaikan persoalan kompensasi lahan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terdampak pembangunan jalan tol. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami dampak bencana hidrometeorologi.
Menurut Bupati JKA, dukungan pemerintah pusat diperlukan karena infrastruktur jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah. Infrastruktur itu juga berperan dalam pemulihan pascabencana serta penguatan perekonomian masyarakat.
“Harapan kita, usulan yang kita sampaikan ini mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap melengkapi data dan dokumen yang diperlukan,” ujar Bupati.
Jajaran Ditjen Bina Marga menyambut penyampaian aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Setiap usulan akan menjadi bahan pembahasan dan kajian dengan mempertimbangkan kewenangan, perencanaan, serta ketentuan yang berlaku.
Plt. Direktur SSPJJ Erna Wijayanti juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan jalan dan jembatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemkab Padang Pariaman memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan. Langkah itu ditempuh untuk memperjuangkan percepatan pembangunan sekaligus pemulihan infrastruktur di daerah.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman terus bergerak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri,” jelasnya.
“Sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting. Kita ingin setiap peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat kemajuan Padang Pariaman,” tukas Erna. (*)
