Mahyeldi Usul Pemotongan Anggaran Sumbar 2026 Dibatalkan
Padang, AyoSumbar.id – Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan pemotongan anggaran Sumbar 2026 dibatalkan. Sebab, efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar, jumlahnya sangat besar yaitu sekitar Rp2,6 triliun.
Ia menekankan bahwa daerah sangat membutuhkan tambahan kekuatan fiskal di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang masih berlangsung.
Mahyeldi mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan, berisi permohonan agar langkah penghematan TKD 2026 tersebut dicabut.
“Dalam situasi saat ini, dukungan anggaran benar-benar menentukan percepatan penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Buya —sapaan Mahyeldi— menilai pengembalian dana efisiensi TKD akan memperkuat langkah pemerintah aerah dalam rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan infrastruktur. Ia menuturkan bahwa tingkat kerusakan di berbagai daerah sangat berat dan tersebar di banyak titik.
Data Pemprov Sumbar mencatat bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan masif, meliputi 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 rumah hilang, 94 jembatan yang terdampak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional yang ikut terputus.
“Banyak fasilitas umum dan rumah warga rusak parah. Fokus utama kami saat ini ialah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan membuka akses ke wilayah terdampak agar bantuan bisa masuk cepat dan merata,” kata Mahyeldi.
Untuk jangka panjang, pemerintah provinsi menargetkan pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan total infrastruktur yang rusak. “Semua tahapan itu membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang terus berdatangan dari kementerian, BUMN, organisasi perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.
Ia menilai kunjungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ke Sumbar menjadi bukti komitmen pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total efisiensi TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, mencakup seluruh 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
- Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
- Agam: Rp166.044.192.000
- Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
- Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
- Pasaman: Rp54.421.042.000
- Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
- Sijunjung: Rp57.476.193.000
- Kabupaten Solok: Rp144.833.128.000
- Tanah Datar: Rp127.405.106.000
- Bukittinggi: Rp101.495.495.000
- Padang Panjang: Rp78.913.718.000
- Padang: Rp371.919.111.000
- Payakumbuh: Rp116.884.868.000
- Sawahlunto: Rp93.292.313.000
- Kota Solok: Rp108.828.013.000
- Pariaman: Rp92.432.391.000
- Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
- Dharmasraya: Rp37.972.833.000
- Solok Selatan: Rp81.229.163.000
Sebelumnya, saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mahyeldi bersama sejumlah gubernur juga mengusulkan agar pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji ASN.
Namun, usulan itu belum disetujui karena menurut Menkeu, kemampuan APBN tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh gaji ASN daerah. (*)
