MBG di Padang Capai 75 Persen, Pemko Dorong SPPG Penuhi Standar Terbaik
Padang, AyoSumbar.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang terus dimatangkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Padang melalui rapat evaluasi dan koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran asisten Setda, kepala OPD terkait, unsur Badan Gizi Nasional (BGN), BPS, BPJPH Sumbar, Perumda Air Minum, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” kata Fadly Amran.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan sistem pendataan, mulai dari kebutuhan SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi. Ia juga meminta seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari BGN dengan memenuhi standar tertinggi.
“Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional. Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa masuk dalam ekosistem pemasok pangan ini, sehingga manfaat ekonomi program dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Selain aspek gizi dan ekonomi, Fadly turut menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung. Ia menginstruksikan Perumda Air Minum bersama OPD terkait untuk memastikan ketersediaan akses air bersih di seluruh dapur SPPG.
Wali Kota juga mengingatkan pengelola yayasan dan SPPG agar tetap tertib administrasi terkait regulasi pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan daerah.
“Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program dilakukan setiap bulan untuk menjaga mutu pelayanan dari hulu hingga hilir.
Ia menyebutkan, pelaksanaan MBG di Kota Padang sejauh ini berlangsung relatif baik dan kondusif. Dari total target 96 SPPG, sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen telah aktif beroperasi dan melayani masyarakat.
“Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” pungkas Alfiadi. (*)
