Gibran Minta Penanganan Dampak Banjir Bandang di Solok Dipercepat
Solok, AyoSumbar.id – Penanganan dampak banjir bandang di Solok menjadi perhatian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026), bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy.
Gibran datang untuk melihat kondisi warga sekaligus sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang. Peninjauan itu juga dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berlangsung cepat.
Salah satu perhatian Gibran adalah kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Ia meminta pemerintah daerah segera mendata warga yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara.
Data tersebut diperlukan agar warga dapat memperoleh keringanan melalui restrukturisasi selama masa kebencanaan. Skema itu diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat selama proses pemulihan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ucap Wapres.
Kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi prioritas. Gibran meminta pencarian warga yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan dilakukan secara bersamaan.
Kelompok yang mendapat perhatian khusus meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil. Distribusi bantuan kepada kelompok tersebut diminta memperhatikan kebutuhan masing-masing.
Gibran juga menyoroti kondisi lahan pertanian yang terdampak banjir bandang. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar dan nasional, terutama padi dan bawang.
Karena itu, pemulihan sawah dan lahan pertanian menjadi bagian penting dari proses pascabencana. Aktivitas produksi masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan setelah kondisi memungkinkan.
Pelayanan publik juga diminta tetap berlangsung. Salah satunya administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah penyakit setelah bencana. Untuk mengurangi risiko kejadian serupa, pemerintah didorong mempercepat mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
R3P Jadi Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dituangkan secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen itu akan menjadi dasar menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Di dalamnya termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Pembangunan hunian tetap juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Gibran mengingatkan lokasi hunian harus aman dari risiko bencana, tetapi tetap dekat dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Dengan pertimbangan tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi tanpa meningkatkan risiko terkena bencana serupa.
Gibran juga meminta seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjaga kekompakan selama proses pemulihan Kabupaten Solok. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat diminta berkolaborasi dalam penanganan bencana.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Mahyeldi Prioritaskan Normalisasi Sungai
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Langkah itu bertujuan mengidentifikasi sekaligus membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, termasuk kayu tumbang dan material lainnya.
Pembersihan akan dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam. Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan BNPB berupa sejumlah peralatan, termasuk chainsaw.
BNPB Pastikan Operasi Pencarian Berlanjut
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam menangani bencana tersebut.
Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian tetap dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan. Basarnas dan unsur terkait dilibatkan dalam operasi tersebut.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak galodo (banjir bandang) terus dipenuhi. Bantuan mencakup logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi.
Bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rumah rusak sedang Rp30 juta.
