Monev Triwulan II Pemkab Tanah Datar, Wabup Minta Hindari Kegagalan Pencairan DAK
Tanah Datar, AyoSumbar.id – Monev Triwulan II Pemkab Tanah Datar membahas upaya penguatan kinerja pembangunan daerah. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, di Aula Kantor Bupati Pagaruyung, kemarin.
Ahmad Fadly menekankan pentingnya proses perencanaan hingga pengawasan dalam setiap tahapan pembangunan di Tanah Datar demi menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menyebut, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan langkah krusial dalam mempercepat pelaksanaan program, terutama proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Rapat Monev ini bukan hanya formalitas. Ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran dan menghasilkan capaian maksimal. Semua tahapan—dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian—harus dikawal secara cermat,” ujarnya.
Meski demikian, laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan realisasi belanja fisik dan keuangan hingga triwulan II masih belum mencapai target yang diharapkan.
Menanggapi hal itu, Ahmad Fadly mengingatkan agar setiap kepala OPD memahami secara mendalam PMK No. 25 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, agar tidak terjadi kendala dalam proses pencairan.
“Saya tegaskan, jangan sampai pencairan DAK gagal hanya karena kelalaian atau ketidaktahuan terhadap aturan. Segera realisasikan capaian fisik dan keuangan sesuai tenggat waktu yang ditentukan,” tegasnya.
Ahmad Fadly juga memaparkan bahwa tahun ini, Kabupaten Tanah Datar hanya menerima DAK penugasan di tiga bidang, yang tersebar di lima perangkat daerah. Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menyiapkan segala persyaratan teknis dan administratif secara tepat waktu.
Koordinasi lintas instansi seperti BPKD, Dinas PUPR dan Pertanahan, Bappeda dan Litbang, serta Inspektorat, disebut sebagai langkah preventif guna menghindari keterlambatan pembangunan di Tanah Datar.
Selain itu, Wabup turut menyoroti kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.
Pemerintah daerah, tegasnya, diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan kegiatan pendukung lainnya demi memfokuskan anggaran pada peningkatan pelayanan publik yang nyata.
“Orientasi belanja harus diarahkan untuk pencapaian kinerja yang terukur dan berdampak bagi masyarakat. Bukan pada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa nilai tambah,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Utri Satria Putra, menjelaskan bahwa Monev triwulan II Pemkab Tanah Datar digelar untuk mengevaluasi sejauh mana progres kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing OPD, sekaligus mengidentifikasi hambatan lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Melalui pertemuan ini, kita harapkan muncul solusi konkret terhadap kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan,” jelas Utri. (*)
