Padang Amanah Perkuat Tata Kelola, Pemko Padang Pertahankan Opini WTP ke-13 dari BPK
Padang, AyoSumbar.id – Padang Amanah kembali menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan Pemko Padang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Pencapaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diraih Pemko Padang. Prestasi itu juga memperpanjang catatan keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Penyerahan dilakukan bersama tujuh kepala daerah lainnya di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026).
Prosesi penyerahan turut disaksikan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.
Usai menerima LHP, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang serta tim pemeriksa BPK Sumbar yang telah membangun sinergi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut, kata dia, sejalan dengan arah kebijakan yang dijalankan bersama Wali Kota Padang Fadly Amran.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Maigus menegaskan, pengelolaan keuangan yang baik merupakan implementasi nyata Program Unggulan Padang Amanah yang menjadi fokus kepemimpinannya bersama Wali Kota Fadly Amran.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah. Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemko Padang tidak berpuas diri. Maigus menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pembenahan tata kelola keuangan. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta membangun birokrasi yang bersih dan responsif.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra menjelaskan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” pungkas Sudarminto. (*)
