Padang Pariaman Raih WTP ke-13, Bukti Konsistensi Kelola Keuangan Daerah
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Padang Pariaman Raih WTP ke-13 kembali menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi raihan ke-13 secara berturut-turut bagi Kabupaten Padang Pariaman. Capaian itu menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghargaan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Padang, Jumat (29/5/2026).
Dalam kegiatan itu, turut hadir Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi. Bupati dan Ketua DPRD didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara yang juga menjabat Inspektur, Kepala BPKD M. Fadhly, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zahirman, serta Plt Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, Lilis.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-13 ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar John Kenedy Azis.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menegaskan, raihan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, DPRD, jajaran OPD, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempertahankan opini WTP ini. Ke depan, ini menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra menjelaskan opini yang diberikan merupakan bentuk pernyataan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
“Rencana aksi atas LHP ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam waktu 60 hari, termasuk penyampaian surat pernyataan, penyetoran pengembalian ke kas daerah, dan pelaksanaan rekomendasi lainnya,” tegas Sudarminto.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan LKPD Tahun Anggaran 2025 memuat sejumlah laporan penting, di antaranya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, hingga Catatan atas Laporan Keuangan.
Hendra menegaskan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun berikutnya.
“Alhamdulillah, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, kita berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak serta doa masyarakat ranah dan rantau,” ujar Hendra.
Dengan raihan opini WTP ke-13 berturut-turut tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menunjukkan konsistensinya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas pemerintahan yang dipercaya masyarakat. (*)
