Pandangan Fraksi atas Ranperda Pariaman 2025, Hanya PPP tak Beri Catatan
Pariaman, AyoSumbar.id – Pandangan Fraksi atas Ranperda Pariaman 2025 langsung disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, kemarin. Tepatnya setelah Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, memaparkan lima Ranperda Pariaman 2025.
Sebanyak enam fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap lima Ranperda strategis yang diajukan Pemko Pariaman. Fraksi-fraksi tersebut terdiri dari Fraksi PAN, Golkar, Bintang Indonesia Raya, PPP, Keadilan Kesejahteraan Nasional, dan Demokrat.
Hanya Fraksi PPP yang menyatakan dukungan penuh tanpa memberikan catatan kritis terhadap nota penjelasan Wali Kota Pariaman terkait lima Ranperda Pariaman 2025.
Kelima Ranperda yang menjadi pokok pembahasan yaitu RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman 2024-2044, Penghormatan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, dan Rencana Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025-2055.
Pandangan fraksi atas Ranperda Pariaman 2025 dari Fraksi PAN dan Demokrat menggarisbawahi pertanyaan mengenai kesesuaian RPJMD dengan kondisi lokal serta dasar hukum penyusunannya.
Wawako Pariaman Mulyadi pun langsung menjawab bahwa RPJMD telah disesuaikan dengan budaya dan potensi daerah. Hal ini tercermin dalam visi utama, yakni “Pariaman Kota Wisata Yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya”.
Menurut Mulyadi, RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan hasil dari kajian hukum yang telah melalui tahapan harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Proses tersebut memastikan bahwa isi RPJMD sudah memenuhi aspek legalitas dan keberpihakan pada kearifan lokal.
Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi tumpuan utama pembangunan ekonomi, yang akan memberikan dampak berganda terhadap sektor lainnya, seperti UMKM, transportasi, dan jasa.
Lalu pandangan fraksi atas Ranperda Pariaman 2025 dari Fraksi Bintang Indonesia Raya menyoal ketersediaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman 2024–2044.
Menjawab hal ini, Mulyadi menegaskan bahwa Ranperda tersebut telah merujuk pada Perda RTRW yang seharusnya mengacu pada KLHS. Ia mengakui bahwa meskipun hambatan berarti belum terlihat.
Namun, katanya keberhasilan implementasi perencanaan industri tetap bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ranperda ini diharapkan mampu menciptakan arah pembangunan industri yang berkelanjutan dan selaras dengan perencanaan tata ruang.
Terkait sistem air limbah domestik, Fraksi Golkar menanyakan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pemeliharaan sistem tersebut. Mulyadi menuturkan bahwa pengelolaan SPALDS dan SPALDT melalui program Sanimas kini telah diserahkan kepada KPP (Kelompok Pemelihara Pemanfaat) di tingkat kelurahan.
Selanjutnya pandangan fraksi atas Ranperda Pariaman 2025 juga menyoroti Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional mempertanyakan apakah kelompok disabilitas benar-benar dilibatkan dalam proses penyusunan.
Mulyadi menegaskan bahwa Ranperda ini dirancang bukan sekadar normatif, melainkan implementatif. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan perwakilan organisasi disabilitas, orang tua penyandang disabilitas, serta aktivis dari tingkat kota hingga provinsi.
Lebih jauh, Mulyadi menyebut bahwa Peraturan Wali Kota juga akan disusun sebagai regulasi turunan guna memperkuat pelaksanaan Ranperda ini agar benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil penyandang disabilitas di berbagai sektor.
Mengakhiri tanggapannya, Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas respons dan masukan konstruktif terhadap nota penjelasan Ranperda. “Semoga usaha kita dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selalu mendapat ridha-Nya dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
