Pembinaan EPSS 2026: Pemkab Pasaman Perkuat Kualitas Data untuk Dorong SDI
Pasaman, AyoSumbar.id — Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Upaya ini ditegaskan dalam kegiatan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang digelar di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman, Rabu (15/4/2026).
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pasaman, Roichard, yang juga menjabat Asisten III Administrasi Umum Setda, menekankan pentingnya pengelolaan data sektoral yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, peran Bappeda sebagai koordinator Satu Data Indonesia (SDI) harus semakin responsif dalam mengarahkan kebijakan statistik sektoral guna mendukung keberhasilan implementasi SDI di daerah.
Ia juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data, serta OPD produsen data seperti Dinas Pendidikan dan DPPRKLH, untuk segera melakukan penilaian mandiri berdasarkan indikator EPSS 2026 yang mencakup lima domain, 19 aspek, dan 38 indikator.
“Kualitas data menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan. Data yang akurat dan terintegrasi akan menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran, bukan sekadar asumsi,” tegas Roichard di hadapan Tim Penilai Independen dan perwakilan OPD.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sistem data yang akurat, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sejak 2025, Pemkab Pasaman telah memperkuat kolaborasi antara BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, Bappeda sebagai sekretariat SDI, serta OPD sebagai produsen data dalam membangun Satu Data Daerah (SDD).
Kepala BPS Pasaman, Nita Andriyani, menjelaskan bahwa tata kelola statistik sektoral telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral secara berkelanjutan.
Ia menyebutkan, evaluasi EPSS dilaksanakan setiap dua tahun dengan hasil akhir berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024, nilai IPS Kabupaten Pasaman tercatat sebesar 2,64 dengan kategori baik.
“Untuk tahun 2026, kami menargetkan adanya peningkatan nilai IPS sebagai indikator perbaikan kualitas tata kelola data di lingkungan Pemkab Pasaman,” ujar Nita.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Fatrizon, mengungkapkan bahwa pada pembinaan kali ini terdapat dua OPD yang menjadi fokus penilaian, yakni Dinas Pendidikan dan DPPRKLH. Ia menekankan pentingnya kesiapan data di setiap OPD agar seluruh indikator EPSS dapat terpenuhi secara optimal.
Di sisi lain, Sekretaris Bappeda Pasaman, Rahmad Gusveri, mengingatkan bahwa data tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Menurutnya, pemanfaatan data harus mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rahmad juga menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Statistik kini memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan. Selain menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab Pasaman, IPS juga digunakan oleh Kementerian PAN-RB dalam penilaian reformasi birokrasi serta oleh Bappenas dalam evaluasi pelaksanaan SDI.
Oleh karena itu, seluruh kepala OPD diminta untuk mengawal pelaksanaan EPSS secara serius dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Pasaman menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat, sejalan dengan visi Pasaman Bangkit yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan. (*)
